Hidayat Wacanakan Koalisi Partai Islam di Pilpres 2009

JAKARTA, SELASA-Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera yang kini menjabat sebagai Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengusulkan kepada semua partai politik berasas Islam, melakukan koalisi pada pilpres 2009 mendatang.

Hidayat, kepada para wartawan di Gedung DPR, Senin (28/7) menyatakan,  koalisi antarpartai berbasis Islam dalam pemilu mendatang membuat kehidupan politik di Indonesia lebih bergairah.
"Koalisi (bergabung) itu adalah bagian dari dinamisasi politik, menghadirkan politik yang lebih dinamis dan lebih menggairahkan. Selama itu tidak bertentangan dengan UU dan untuk menguatkan demokrasi kita ya silahkan saja. Mengapa tidak," usul Hidayat.

Hidayat menegaskan, wacana koalisi antarparpol Islam tujuannya hanya untuk dinamisasi politik. Bukan menciptakan dikotomi parpol Islam dengan parpol lain yang berbeda platform, terutama dengan parpol Islam nasionalis dan parpol nasionalis sekuler.

Wakil Ketua Umum DPP PPP Chozin Chumaidy menyatakan akan menggalang aliansi strategis dengan partai-partai yang memiliki platform yang sama untuk mengakhiri transisi demokrasi dan terbentuknya pemerintahan yang kuat dan efektif. "Aliansi strategis itu akan dimulai dengan partai Islam dan berbasis Ormas Islam," imbuhnya.

Menurutnya, pemilu 2009 harus menghasilkan mayoritas mutlak, baik terdiri atas satu partai maupun koalisi partai, karena kemenangan lebih dari 50 persen sangat diperlukan untuk membentuk pemerintahan yang kuat dan efektif. Pemilu dengan kemenangan mayoritas mutlak, jelas Chozin, diperlukan untuk menuntaskan reformasi politik termasuk penataan kelembagaan politik. Sementara terkait proses penyederhanaan partai dari multi partai ke sistem kepartaian yang sederhana pun akhirnya tidak tercapai.

"Begitu juga dengan electoral threshold yang belum dilaksanakan, tapi sudah diganti dengan parliamentary threshold yang menyebabkan semua partai yang punya kursi di DPR boleh ikut pemilu. Mekanisme penetapan calon terpilih DPR pun menjadi tidak sama. Bahkan untuk Pilpres yang akan datang direncanakan pelaksanaannya disatukan dengan pileg. Maksudnya,  calon presiden tidak berbasis kekuatan politik riil yang dicerminkan hasil pemilu terakhir," urai Chozin. (Persda Network/Rachmat Hidayat)