Filipina Sahkan UU Keluarga Berencana

MANILA, KOMPAS.com — Para anggota legislatif Filipina akhirnya mencapai kesepakatan bersejarah mengegolkan dan meresmikan suatu aturan undang-undang yang memungkinkan pemerintah mendanai kebijakan penggunaan alat kontrasepsi bagi rakyatnya, serta pengajaran masalah seksualitas di sekolah-sekolah.

Kebijakan itu dikeluarkan di tengah masih kerasnya penolakan dari Gereja Katolik Roma dan para pengikut fanatiknya, yang selama ini menolak keberadaan kebijakan itu. Mereka mengancam akan mengajukan langkah peninjauan kembali aturan legislasi itu ke Mahkamah Agung.

Pihak Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat Filipina telah mengajukan dua kali versi berbeda rancangan UU tersebut. Semua rancangan itu selalu kandas dan terbengkalai di kongres selama lebih dari satu dekade lantaran para legislator selalu mencoba mengelak dari kemungkinan bertabrakan dengan pihak gereja yang sangat berpengaruh di negeri itu.

Perubahan besar terjadi beberapa tahun terakhir ketika akhirnya para legislator secara terbuka menantang posisi gereja dalam sidang pleno pembahasan RUU tadi. Sidang itu sendiri diliput langsung oleh berbagai stasiun televisi nasional di sana.

"Gereja Katolik secara gigih menentang RUU Kesehatan Reproduksi ini selama 13 tahun terakhir. Namun, secara rendah hati saya katakan di sini sekarang, tak ada lagi kekuatan yang terlalu besar daripada sebuah ide begitu ide itu muncul," ujar Senator Miriam Defensor-Santiago.

Presiden Benigno Aquino III berpendapat aturan UU ini sudah sangat diperlukan untuk mengatasi laju tingkat kematian ibu melahirkan yang sudah sedemikian mengkhawatirkan, termasuk pula untuk menyokong upaya mengatasi masalah kemiskinan akibat tingginya populasi yang tak terkontrol, melalui program keluarga berencana.

Akan tetapi, pihak Gereja Katolik lewat surat pastoralnya menyebut jika jadi disahkan dan diterapkan, UU itu justru akan membahayakan secara moral, yang pada ujungnya akan juga membahayakan kepentingan negara. Uskup Agung Socrates Villegas mengatakan, besarnya akses ke alat-alat kontrasepsi yang diberikan kepada rakyat Filipina justru akan menghancurkan kehidupan keluarga.

"Uang untuk mendanai alat kontrasepsi jauh lebih baik dialokasikan untuk mendanai pendidikan dan jaminan kesehatan. Mereka yang mengorupsi pikiran anak-anak akan membangkitkan murka ilahi atas diri mereka sendiri," ujar Villegas.

Sebuah survei independen Juni lalu menemukan 68 persen responden sepakat pemerintah harus mendanai kebijakan keluarga berencana. Sementara survei lain yang digelar Oktober lalu terhadap 600 remaja Filipina di Manila menemukan 87 persen dari mereka sepakat pemerintah harus bertanggung jawab menyediakan pelayanan kesehatan reproduksi bagi rakyat miskin.