Aung San Suu Kyi Bisa Jadi Presiden Myanmar

NAYPYIDAW, KOMPAS.com — Presiden Myanmar Thein Sein mengatakan kepada BBC bahwa ia akan menerima Aung San Suu Kyi sebagai presiden terpilih jika dikehendaki rakyat pada Pemilu 2015.

Presiden Thein Sein menegaskan kembali komitmennya untuk mereformasi Myanmar dan meyakinkan bahwa dirinya dan Suu Kyi telah bekerja sama untuk mewujudkannya.

Thein Sein, mantan pemimpin junta militer yang telah berkuasa di Myanmar selama puluhan tahun, telah memimpin proses transformasi politik dari kekuasaan angkatan bersenjata kepada kekuasaan sipil.

Dua hari sebelumnya, Presiden Thein Sein berpidato di depan Sidang Umum PBB dan mengucapkan selamat kepada rival politiknya itu karena menerima penghargaan tertinggi Pemerintah AS untuk warga sipil, Medali Emas Kongres AS.

Dalam program "Hardtalk" yang disiarkan BBC, dia menegaskan kemungkinan Suu Kyi menduduki jabatan yang kini diembannya.

"Apakah dia (Suu Kyi) akan jadi pemimpin bangsa kami, tergantung pada keinginan rakyat. Kalau rakyat menghendaki, saya juga harus," katanya.

"Tidak ada masalah antara saya dan Aung San Suu Kyi. Kami telah bekerja sama."

Namun, dirinya menambahkan, militer di Myanmar kemungkinan akan mempertahankan jatah kursinya di parlemen dan tetap memainkan peran utama dalam politik negeri itu.

Suu Kyi sebelumnya telah disekap dalam tahanan rumah selama 15 tahun dan berkali-kali dijatuhi hukuman oleh rezim militer.

Pernyataan Thein Sein ini merupakan sikap paling ramah yang pernah ditunjukkan pimpinan politik Myanmar sejak pemerintahan junta diakhiri pada Maret 2011.

Reformasi pemerintahan dan kondisi politik di Myanmar merupakan bagian dari upaya negara itu untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi dan menghilangkan sanksi ekonomi yang sudah bertahun-tahun diberlakukan sejumlah negara Barat akibat represi politik di dalam negeri.

Sebagai imbalannya, Menlu AS Hillary Clinton telah menyatakan bahwa negara adi daya itu akan mulai melonggarkan sanksi larangan impor dari Myanmar untuk jenis barang tertentu.

Sejumlah larangan lain juga telah ditiadakan AS dan negara Barat sekutunya.