DPR RI Minta Hentikan Tekanan terhadap Sudan

KHARTOUM, KOMPAS.com -- Delegasi DPR RI yang tergabung dalam Grup Kerjasama Bilateral (GKSB) antara Indonesia dan Sudan meminta masyarakat internasional menghentikan segala upaya untuk menekan pemerintah dan rakyat Sudan.

Seruan ini dituangkan dalam Pernyataan Bersama yang ditandatangani oleh anggota Komisi VIII dari Partai Demokrat (yang juga merupakan Ketua GKSB antara Indonesia dan Indonesia dari DPR RI) Muhammad Baghowi dan Wakil Ketua Hubungan Luar Negeri Parlemen Sudan, Dr. El Tigani Mustafa, di Khartoum, Sudan pada 27 Desember 2011. Delegasi GKSB DPR berkunjung ke Sudan pada 25-28 Desember 2011.

Wakil Ketua Komisi I dari Partai Demokrat, Hayono Isman, yang pada kesempatan tersebut menjadi Ketua Delegasi, menyampaikan prihatin yang sangat mendalam terhadap apa yang dilakukan oleh masyarakat internasional terhadap Sudan selama ini dan mendukung segala upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi konflik di Darfur, Kordofan Selatan, dan Blue Nile State.

Hayono juga menekankan penolakan DPR RI terhadap tuntutan ICC (Mahkamah Kriminal Internasional) terhadap Presiden Omar El Bashir dan Menhan Hussein.

ICC pada Maret 2009 silam mengeluarkan surat penangkapan terhadap El Bashir untuk diadili di Markas Besar ICC di Den Haag atas dakwaan kejahatan kemanusiaan dan genosida di Darfur. Pada Desember 2011, Pengadilan Internasional ini juga mengeluarkan dakwaan yang sama kepada Menhan Hussein yang saat itu menjabat sebagai Mendagri Sudan.

Wartawan Kompas Mustafa Abd Rahman melaporkan dari Khartoum,
parlemen RI-Sudan itu juga meminta agar pemerintah kedua negara membuat kesepatan kerja sama di bidang ketenagakerjaan.

Muhammad Baghowi mengatakan, kerja sama ini merupakan wujud nyata kepedulian DPR RI terhadap upaya untuk memberi perlindungan maksimal terhadap TKI, khususnya yang bergerak di bidang formal.

Selain itu, GKSB melihat pentingnya bagi Indonesia untuk memanfaatkan peluang lain yang tersedia di Sudan, seperti peluang ekonomi dan investasi.

Duta Besar RI untuk Sudan dan Eritrea, Dr Sujatmiko mengatakan, akan segera melakukan koordinasi dengan pihak terkait di Sudan untuk merumuskan rancangan kesepakatan dimaksud, dan akan menyampaikannya kepada pihak terkait di Indonesia untuk mendapatkan pertimbangan.