TNI AL Bersiaga Jemput TKI Terlantar

SURABAYA, KOMPAS.com - Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim) telah menyiapkan tiga armada kapal perang, untuk menjemput ribuan tenaga kerja Indonesia yang kini terlantar di sejumlah negara di kawasan Timur Tengah.

Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur (Pangarmatim) Laksamana Muda TNI Bambang Suwarto kepada wartawan di Surabaya, Jumat (4/2/2011), mengatakan, pihaknya masih menunggu instruksi dari Pemerintah Pusat dan Mabes TNI AL untuk memberangkatkan kapal tersebut.

"Kami punya tiga kapal perang jenis LPD ("Landing Platform Deck") yang mampu mengangkut banyak penumpang. Kalau memang ada perintah penjemputan TKI, kapal tersebut siap diberangkatkan," ujarnya.

Ditemui usai memimpin upcara serah terima jabatan Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) V Surabaya dan Lantamal IX Ambon, Pangarmatim menjelaskan ketiga kapal LPD itu adalah KRI Surabaya, KRI Banjarmasin dan KRI Makassar. Ketiga kapal perang tersebut biasanya digunakan TNI AL untuk mengangkut pasukan dalam kegiatan operasi atau latihan perang.

"Yang jelas, kami turut prihatin dengan nasib para TKI yang kini terlantar di luar negeri. Kapanpun, TNI AL siap membantu memulangkan mereka, jika ada instruksi dari pemerintah," ujar Bambang Suwarto.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Irgan Chairul Mahfiz, juga meminta pemerintah segera memulangkan seluruh TKI yang terlantar di luar negeri, terutama di negara-negara kawasan Timur Tengah.

"Pulangkan semua," katanya ketika bersama sejumlah anggota Komisi IX DPR meninjau Kelompok Berlatih Calon TKI Berbasis Masyarakat (KBBM) di Sumedang, Jawa Barat, Kamis (3/2/2011).

Irgan mencontohkan ratusan TKI yang terlantar di Jembatan Kandara, Arab Saudi, harus sudah dipulangkan ke daerah asalnya di Tanah Air sebelum Maret 2011.

Para TKI itu terlantar setelah menghadapi berbagai masalah ketenagakerjaan. Selain di Arab Saudi, TKI terlantar juga terdapat di penampungan kedutaan besar RI di sejumlah negara di kawasan Timur Tengah. Ia juga mengingatkan bahwa menjadi tugas negara untuk melindungi warga negaranya, apalagi bagi mereka yang bekerja di luar negeri.