Antara Doha, Ramallah, dan Tel Aviv

Broto Wardoyo

Hamas dan Fatah akhirnya mencapai kesepakatan rekonsiliasi. Mediasi yang dilakukan oleh Qatar berhasil menjembatani kepentingan kedua faksi untuk membentuk pemerintahan koalisi yang akan dipimpin oleh Presiden Mahmoud Abbas.

Ada empat catatan terkait kesepakatan yang ditandatangani di Doha ini.

Pertama, kesepakatan ini muncul justru ketika Palestina mengalami kebuntuan dalam negosiasi dengan Israel di Amman. Perundingan Palestina-Israel menunjukkan kegamangan Presiden Abbas. Pada September 2011, PLO mengajukan aplikasi untuk menjadi anggota PBB sebagai negara berdaulat. Pilihan untuk tetap menjalankan negosiasi langsung dengan Israel bisa dilihat sebagai inkonsistensi Palestina dalam bersikap.

Tekanan publik

Kontradiksi ini juga bisa dilihat sebagai semakin lemahnya posisi politik Presiden Abbas. Langkah aplikasi ke PBB yang dilakukan PLO tidak saja ditentang Israel, tetapi juga Hamas.

Hamas konsisten dengan perjuangan bersenjata dalam melawan Israel meski melakukan modifikasi strategi (berkisar pada model intifada hingga strategi teror). Konsistensi Hamas ini mendapatkan hasil dengan peningkatan dukungan publik Palestina.

Kedua, terkait dengan catatan pertama, perundingan kali ini ditandatangani oleh Khaled Meshaal dan bukan oleh Ismail Haniya. Hal ini semakin mengindikasikan lemahnya posisi politik Presiden Abbas. Di Kairo, Fatah berunding dengan Hamas pimpinan Haniya. Sementara di Doha, Fatah berunding dengan Hamas pimpinan Meshaal.

Penandatanganan kesepakatan dengan Hamas pimpinan Meshaal, bukan Hamas versi Haniya, sangat mungkin dilakukan karena kebutuhan untuk memecah belah Hamas. Hamas pimpinan Haniya lebih mengakar di publik Palestina dibandingkan Hamas pimpinan Meshaal. Keberadaan Hamas pimpinan Haniya di ”wilayah pendudukan” dengan aksi-aksi sosial yang nyatalah yang selama ini jadi kekuatan utama Hamas dan pendulang suara publik Palestina.

Selain itu, berlangsungnya dua trek perundingan tersebut juga menjadi indikasi dua hal. Pertama, munculnya dualisme kepemimpinan di kubu Hamas. Kedua, ada pertarungan untuk mendapatkan keuntungan perdamaian (peace dividend) dari hadirnya kesepakatan. Kedua kemungkinan tersebut mempertegas dugaan semakin beragamnya pemain politik di Palestina.