Ini Rekomendasi Konflik Thailand-Kamboja dari Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dalam jumpa pers di akhir Konferensi Tingkat Tinggi Ke-18 ASEAN di Jakarta Convention Center, Minggu (8/5/2011), memaparkan tiga rekomendasi yang diajukan Pemerintah Indonesia terkait konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja. Rekomendasi ini disampaikan Presiden ketika memfasilitasi pertemuan antara PM Thailand Abhisit Vejjajiva dan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, Minggu pagi di sela-sela KTT.

"Pertama, aktifkan pertemuan GBC (General Border Committee). Lalu, lihat kembali MOU (nota kesepahaman) yang disepakati kedua negara pada tahun 2000. Ketiga, agar terjadi mutual trust, kehadiran observer, yang dalam hal ini Indonesia, juga perlu dilakukan," kata Presiden kepada para wartawan.

Nota kesepahaman yang disepakati tahun 2000 itu meliputi penarikan pasukan dan rakyat sipil lain dari kawasan sengketa, yaitu di sekitar kuil kuno Phrea Vihear. MOU 2000 itu menyepakati bahwa tidak ada pergerakan apa pun dari pasukan atau rakyat sipil di kawasan yang dipersengketakan.

Rekomendasi disampaikan karena masih ada perbedaan pandangan di antara kedua negara terkait penyelesaian konflik. Pemerintah Kamboja menginginkan adanya kehadiran observer terlebih dahulu. Setelah itu, pemerintah kedua negara baru melakukan pertemuan bilateral dan meninjau kembali MOU kedua negara. Sementara itu, Pemerintah Thailand menghendaki pertemuan bilateral terlebih dahulu, baru meninjau kembali MOU. Setelah itu, observer dapat meninjau ke lokasi di perbatasan.

Presiden mengakui adanya situasi pasang surut terkait penyelesaian kasus tersebut. Bahkan, Presiden menyebutkan, perselisihan ini sempat meruncing ketika tentara kedua belah pihak saling menembak. Terkait dengan hal ini, Presiden meminta agar kedua negara tetap mengutamakan solusi damai.

Indonesia sebagai Ketua ASEAN pada 2011, kata Presiden, berikhtiar agar masalah ini tak perlu dibawa ke tingkat internasional, seperti Dewan Keamanan PBB. Presiden mengatakan, PBB memberikan kepercayaan kepada Indonesia untuk membantu menyelesaikan konflik tersebut. "PBB memberikan kepercayaan, ruang kepada ASEAN, untuk mengatasi masalah ini. Kami mendapat dukungan dari PBB," katanya.