WASHINGTON, KOMPAS.com — Presiden Mesir Hosni Mubarak mengatakan kepada ABC dalam wawancara pada Kamis (3/2/2011) bahwa pemerintahannya tidak bertanggung jawab atas kekerasan di Lapangan Tahrir, Kairo, dan menyalahkan Persaudaraan Muslim yang beroposisi.
"Saya sangat tidak gembira (dengan apa yang terjadi) kemarin. Saya tak ingin melihat warga Mesir berkelahi satu sama lain," kata Mubarak seperti dikutip dalam potongan wawancara dengan koresponden televisi ABC, Christiane Amanpour.
"Dia mengatakan kepada saya bahwa dia sangat terganggu oleh kekerasan yang kita lihat di Bundaran Tahrir pada beberapa hari terakhir. Walau demikian, pemerintahannya tidak bertanggung jawab atas peristiwa tersebut," kata Amanpour dalam laporannya mengenai wawancara tersebut.
"Malah dia menyalahkan Persaudaraan Muslim, partai yang dilarang di sini," tambahnya.
Sementara itu, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (Deplu AS) mengatakan bahwa aksi protes yang lebih besar dan konfrontasi serius dapat terjadi di Mesir pada Jumat. Sementara itu, para diplomat AS menekan Pemerintah Mesir agar membantu menghentikan gelombang kekerasan terhadap wartawan. "Saya pikir ini bukan peristiwa acak," kata juru bicara Deplu AS, PJ Crowley, dalam taklimat dengan wartawan pada Kamis setelah para wartawan dilaporkan mendapat serangan karena meliput aksi protes menentang Presiden Mubarak.
"Ada baiknya untuk antisipasi peristiwa besok .... Kami kira jumlah pengunjuk rasa di jalan-jalan akan meningkat. Berdasarkan kejadian-kejadian kemarin, bisa jadi akan ada konfrontasi," katanya.
Crowley mengatakan, AS ingin melihat Pemerintah Mesir dan kelompok oposisi memulai segera perundingan serius. Menurut dia, Washington yakin unsur-unsur yang dekat dengan pemerintah atau partai berkuasa yang mendukung Mubarak bertanggung jawab atas kekerasan terhadap pemrotes pada hari Rabu. "Saya tidak tahu seberapa besar rantai itu bergerak," ujarnya.
Crowley mengatakan, Menlu Hillary Clinton akan membuat pernyataan pada Kamis malam tentang kekerasan terhadap wartawan, yang mengisyaratkan bahwa ini merupakan prioritas penting bagi pemerintahan Obama.