Korut Akan Izinkan Pemeriksaan Nuklir

BEIJING, KOMPAS.com - Korea Utara akan mengizinkan pemeriksa Badan Tenaga Atom Internaisonal (IAEA) masuk ke negara itu untuk menjamin Pyongyang tidak memperkaya uranium berkadar tinggi.

Tindakan mengizinkan petugas IAEA kembali ke Korut itu, dapat membantu menangani kehawatiran internasional tentang tujuan nuklir negara itu, kendati ada keraguan tentang motivasinya dan jaminan akses badan PBB itu pada sarana nuklirnya.

"Khususnya, apakah mereka akan mengizinkan petugas IAEA ke Yongbyon, untuk menjamin mereka tidak memperkaya uranium berkadar tinggi? Dan memrosesnya dengan tujuan damai?," kata utusan AS Bill Richardson kepada wartawan, Selasa (21/12/2010) setelah tiba di Beijing.

Korut, yang memiliki catatan buruk dalam menghormati perjanjian, menghabiskan waktu bertahun-tahun membangun program plutonium, yang dipusatkan di kompleks Yongbyon, yang menghasilan bahan bakar nuklir, yang cukup untuk membuat delapan bom atom.

"Saya yakin isyarat penting mereka itu, tapi masih harus ada tekad Korut bagi denuklirisasi, mematuhi perjanjian 2005, yang menetapkan mereka menghentikan kegiatan senjata nuklir mereka," kata Richardson.

Pemeriksa PBB sebelumya berada di Korut dalam kapasitas khusus sebagai bagian proses perjanjian perlucutan senjata nuklir dengan imbalan bantuan.

"Saya rasa Korut menyadari, mereka bergerak terlalu negatif terhadap perundingan. Mereka melakukan beberapa tindakan sangat buruk dan ingin bergerak dalam arah benar," kata Richardson.

"Mereka menunjukkan sikap positif dengan tidak melakukakn pembalasan," tambah Richardson mengacu pada tindakan Korut, yang tidak melakukan konfrontasi terhadap pelatihan tentara Korsel pada Senin.

Richardson sebelumnya mengemukakan kepada CNN, usulan Pyongyang mengizinkan pemeriksa IAEA kembali ke Korut dan merundingkan penjualan 12.000 batang bahan bakar nuklir untuk dikirim ke satu negara dapat membuka jalan bagi dimulai kembali perundingan enam negara mengenai perlucutan senjata nuklir, yang melibatkan AS, Rusia, China, Jepang, dan dua Korea.

AS, Korsel dan Jepang menyambut dingin gagasan itu dan menyatakannya gagasan tersebut hanya menguntungkan Korut, yang berprilaku buruk.

"Yang dibutuhkan adalah tindakan bukan kata. Tapi, terserah kepada pemerintah untuk bergerak maju guna mencapai kesepakatan, yang telah kita buat. Ini saatnya bagi diplomat seperti saya mundur dan menyerahkan mandat kepada pemerintah untuk melanjutkan kesepakatan itu," katanya.