Presiden Tidak Tegas

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Gerakan Muda Forum Komunikasi Putra-Putri TNI/Polri Indonesia, Forum Komunikasi Putra-Putri TNI/Polri Indonesia, dan Pemuda Pancasila DIY menyatakan kecewa dengan ketidaktegasan pemerintah dalam menyikapi memanasnya hubungan Indonesia-Malaysia.

Mereka juga kecewa dengan isi pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dinilai datar dan tidak tegas. Poin-poin itu terangkum dalam wawancara dengan Ketua GM FKPPI DIY Adjad Suharsono, Ketua Pemuda Pancasila DIY Faried J Suparjan, Komandan Satgas FKPPI DIY Andre Panca, di Yogyakarta.

"Pemerintah harusnya bersikap berani dan tegas. Jangan berunding saja tapi juga melakukan penekanan melalui kekuatan militer," ucap Adjad.

Ini bisa dilakukan dengan menggelar kekuatan pasukan patroli di wilayah perbatasan dengan Malaysia, bahkan bila perlu TNI melakukan tindakan tegas dengan melepaskan tembakan-tembakan peringatan kepada kapal-kapal Malaysia bila berani memasuki wilayah perairan Indonesia. Dengan penekanan melalui kekuatan militer, akan memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan perbatasan dengan Malaysia.

Adjad menyatakan kecewa dengan pidato Presiden yang disampaikan di Markas Besar TNI Cilangkap, Rabu (1/9/2010). Menurutnya pidato Presiden datar dan ragu menunjukan ketegasan sikap kepada Malaysia. "Harusnya berani menyatakan, kalau Malaysia menantang, Indonesia siap menghadapinya dengan perang sekalipun," ucapnya.

Tindakan Malaysia yang berani memasuki wilayah perairan Indonesia dan menahan tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan bentuk nyata menantang Indonesia. "Perlu juga sesekali kita kontak senjata dengan Malaysia untuk menunjukkan ketegasan kita," katanya.

Meskipun juga mengaku kecewa karena Presiden tidak tegas, Faried percaya Presiden memiliki pertimbangan matang dalam mengeluarkan sikap.

Menurutnya, sikap Indonesia yang disampaikan Presiden adalah yang terbaik untuk saat ini. "Kami sebagai ormas kecewa tetapi itu yang terbaik, karena kita tidak tahu yang terjadi di lapangan. Tetapi yang pasti kedaulatan NKRI itu harga mati," ujarnya.

Andre menilai Pemerintah terlalu lunak dalam berunding dengan Malaysia. Sikap lunak itu karena ada beban banyaknya warga Indonesia sebagai tenaga kerja di Malaysia. Harus dipisahkan perundingan wilayah dengan keberadaan warga Indonesia di sana, katanya. Ia setuju kekuatan TNI AL di wilayah perairan perbatasan ditambah.