RRC Melawan "Status Quo" Internasional

KOMPAS.com - Dalam usianya yang ke-60 pada 1 Oktober 2009, Republik Rakyat China masih tetap berada dalam bayang-bayang menakutkan refleksi Napoleon Bonaparte tahun 1830 yang mengatakan, ”… la Chine est un maladif géant endormi. Mais quand elle se réveille le monde tremblera.” Penguasa Perancis ini memperkirakan ketika itu China adalah raksasa sakit yang sedang tidur dan ketika ia bangkit maka dunia akan bergetar.

Secara ekonomi dan perdagangan, tidak ada yang bisa memperkirakan kalau China ternyata mampu mengumpulkan cadangan devisa lebih dari dua triliun dollar AS. Ketika sistem ekonomi dan keuangan dunia terkoyak-koyak, China dengan sistem pembangunan dan modernisasi ”sosialisme ala China” bertahan kokoh menyaksikan badai yang memorakporandakan sistem kapitalis dalam semangat neoliberalisme di era globalisasi.

Ketika Presiden RRC Hu Jintao yang juga menjabat Sekjen Partai Komunis China (PKC) berbicara dalam perayaan 30 tahun kebijakan reformasi dan keterbukaan, ia mencatat tiga revolusi yang membawa perubahan di daratan China. Revolusi pertama berlangsung ketika kekuasaan Dinasti Qing (1644-1911) digulingkan dan berdirinya Republik China pada tahun 1912.

Revolusi kedua ketika PKC memperjuangkan revolusi sosialis dan demokrasi baru sampai terbentuknya RRC tahun 1949. Dan, revolusi ketiga ketika Deng Xiaoping, pemimpin paling berpengaruh terhadap perubahan ekonomi dan pembangunan China, mencanangkan ”kaige kaifang” (reformasi dan keterbukaan) pada Desember 1978, dua tahun setelah Mao Zedong meninggal.

Selama lebih dari 10 dekade sejak Adam Smith (1723-1790) memperkenalkan gagasan mekanisme pasar dalam bukunya yang terkenal, The Wealth of Nations, dan kita kenal sebagai ekonomi liberal sekarang ini, gagasan antitesa dalam ideologi komunisme dan sosialisme seperti yang diterapkan China sesudah Perang Dunia II dianggap akan menuju ke tebing kehancuran apabila pembangunan ekonomi tidak disertai dengan penghormatan pada hak asasi manusia, demokrasi, maupun pada asas liberalisasi tersebut.

Dalam 30 tahun ini, semua negara tercengang. Tanpa demokrasi, pemilihan umum, maupun hak asasi manusia, China tetap mempertahankan legitimasi sejarah PKC memformulasikan kekuasaan atas nama sosialisme dengan karakteristik China, ketika komunisme dan sosialisme termarjinalisasi setelah runtuhnya Tembok Berlin dan bubarnya Uni Soviet lama.

Tanpa demokrasi dan HAM, China mendorong segenap kekuasaan dan kekuatannya yang akan kita saksikan sebagai pergeseran perimbangan kekuatan global yang tidak ada presedennya dalam sejarah negara bangsa dunia. Dan, mungkin juga sebagai sebuah tahapan baru pembangunan baru RRC dan hubungan China dengan negara-negara lain di dunia.

Ketika kita menyaksikan krisis sektor keuangan dunia yang merontokkan perusahaan-perusahaan global di mana-mana, selera reformasi di daratan China malah menjadi semakin kuat. Krisis global telah mendorong argumentasi persuasif bagi reformasi China sebagai faktor untuk menstimulasi permintaan domestik, membangun ulang jaring pengaman sosial, serta mengurangi ketergantungan ekspor.

Manifestasinya tecermin dalam apa yang disebut sebagai zonghe guoli (kekuatan nasional komprehensif), melampaui sasaran utama pembangunan ekonomi, diplomasi, dan militer, tetapi juga termasuk kapasitas meningkatkan iptek, penguasaan wilayah dan sumber daya alam, serta pembangunan sosial.

Dalam usianya yang ke-60, apa yang terbaik bagi China tecermin dalam semangat reformasi dan keterbukaan yang secara penuh dilaksanakan selama 30 tahun terakhir. Keinginan untuk berbeda, apakah melakukan eksplorasi politik partisipatif ketimbang pemilu atau menjalankan peran ekonomi negara, merupakan kemampuan China untuk memberikan alternatif baru tanpa harus mengikuti status quo internasional sebagai hasil hegemoni AS dan negara-negara Eropa.