Koalisi Australia Akan Negosiasi dengan Indonesia soal Pencari Suaka

Calon Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop, mengatakan bahwa koalisi di bawah pimpinan Perdana Menteri (PM) Tony Abbott akan bernegosiasi dengan Indonesia soal masalah pencari suaka.

Negosiasi akan dilakukan setelah sebelumnya Indonesia menolak usulan koalisi soal kebijakan pencari suaka yang dilontarkan saat kampanye pemilu.

Di hadapan Komisi Hubungan Luar Negeri di DPR, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan bahwa kebijakan soal pencari suaka Australia yang digagas PM terpilih Tony Abbott seolah menjadikan masalah tersebut harus diselesaikan dari Indonesia.

Tidak hanya itu, Marty juga telah menegaskan kepada parlemen bahwa pemerintah akan menolak usulan Abbott untuk membeli perahu dari para nelayan di Indonesia.

"Tentu saja kita akan menolak jika mereka mencoba mencegah kapal dari Indonesia dengan cara membeli kapal-kapal milik nelayan Indonesia," tekan Marty.

Menurutnya, Pemerintah Indonesia perlu membedakan antara kampanye politik Abbott sebelum ia menjadi Perdana Menteri dan kenyataan di lapangan.

Saat kampanye jelang pemilu, pihak koalisi berjanji untuk membeli perahu-perahu milik nelayan Indonesia sebagai bagian dari rencana untuk menghentikan perdagangan manusia.

Kebijakan ini ditentang oleh Menteri Imigrasi Australia, Tony Burke, juga pengamat hubungan luar negeri dari Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana.

"Kebijakan itu hanyalah akan membuat hubungan Indonesia dan Australia menjadi buruk. Indonesia tidak akan menerima gagasan Abbott," kata Profesor Hikmahanto.

Abbott sendiri dalam kampanyenya pernah mengusulkan anggaran jutaan dollar untuk membayar para nelayan atau warga Indonesia yang memiliki informasi soal perdagangan manusia berdalih pencari suaka. Informasi ini nantinya akan digunakan pihak keamanan Australia untuk ditindaklanjuti.

"Pastinya, kita akan menolak kebijakan-kebijakan yang tidak sejalan dengan semangat kerja sama dan integritas serta kedaulatan nasional," tekan Marty.

"Saya harap setelah kita mulai berkomunikasi, kita dapat tahu apa kebijakan Australia sesungguhnya."

Operasi Kedaulatan Perbatasan

Abbott mengumumkan Operasi Kedaulatan Perbatasan pada bulan Juli lalu, yang melibatkan militer untuk memerangi perdagangan manusia ke Australia.