Fungsi dan Tugas Dewan Juri dalam Pengadilan di Amerika Serikat

Penulis: VOA Indonesia

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Grand jury, atau dewan juri, punya peran penting dalam sistem pengadilan AS. Tugas mereka adalah mendengarkan bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut dan saksi mata.

Mereka lalu menentukan--lewat pengambilan suara rahasia--apakah bukti-bukti itu cukup untuk menuntut seseorang atas felony, tindak pidana berat yang bisa dihukum setidaknya satu tahun penjara.

Dewan juri wajib ada di dalam proses penuntutan tindak pidana berat di tingkat federal, dan banyak negara bagian AS telah mengadopsi sistem yang sama.

Baca juga: Duduk Perkara Kasus Trump dengan Bintang Porno Stormy Daniels

Namun, di sejumlah negara bagian, jaksa penuntut juga bisa mengajukan bukti kepada hakim, yang lalu menentukan apakah seseorang bisa dituntut atas sebuah tindak kriminal.

Dewan juri tingkat federal punya 16 hingga 23 anggota. Setidaknya 12 anggota juri harus setuju, sebelum seseorang bisa didakwa atau dituntut secara formal.

Anggota dewan juri dipilih dari sekelompok masyarakat Amerika Serikat awam yang juga bisa terpilih sebagai juri sidang. Mereka diidentifikasi dari data publik seperti surat izin mengemudi (SIM) dan daftar pemilih.

Dewan juri bertugas selama 18 hingga 36 bulan, biasanya bertemu beberapa kali dalam sebulan, dan punya kekuasaan untuk bertanya kepada saksi mata dan mengeluarkan surat panggilan untuk bersaksi.

“Sistem dewan juri ini penting dalam menentukan siapa yang akan menghadapi dakwaan kriminal, tapi yang juga tidak kalah pentingnya, melibatkan warga awam dalam sistem peradilan pidana,” kata Peter Joy, profesor hukum di Washington University in St Louis.

“Asal muasal sistem dewan juri berdasarkan dari sebuah upaya menjaga kejujuran pemerintah.”

Dewan juri awalnya dibentuk sebagai sebuah "pelindung" dari kekuatan pemerintah. Ini juga menjadi alasan mengapa para pendiri negara mengesahkannya di dalam Konstitusi AS.

Namun, mantan jaksa penuntut federal Bruce Green tidak yakin ‘panel warga’ ini memenuhi fungsi tersebut secara signifikan.

“Jika ide awal para pendiri negara AS, dan saya yakin iya, adalah untuk membatasi kekuasaan pemerintah … sepertinya ini bukan sarana yang efektif untuk melindungi warga jika ada kasus penuntutan yang melampaui batas,” kata Green, yang kini bekerja sebagai profesor di Fordham University School of Law.

“Dan risikonya juga cukup besar. Jika jaksa penuntut sukses memengaruhi dewan juri bahwa seseorang bersalah, mereka bisa saja menjatuhkan dakwaan meski belum tentu orang itu benar-benar bersalah atau tidak.”

Dewan juri jarang menolak untuk mendakwa. Pada 2010, statistik Pemerintahan AS menunjukkan persentase dewan juri menjatuhkan dakwaan adalah lebih dari 99 persen.

Baca juga: Apa yang Akan Terjadi jika Trump Terbukti Bersalah?