Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Trias Kuncahyono
Wartawan dan Penulis Buku

Trias Kuncahyono, lahir di Yogyakarta, 1958, wartawan Kompas 1988-2018, nulis sejumlah buku antara lain Jerusalem, Kesucian, Konflik, dan Pengadilan Akhir; Turki, Revolusi Tak Pernah Henti; Tahrir Square, Jantung Revolusi Mesir; Kredensial, Kearifan di Masa Pagebluk; dan Pilgrim.

Bung Karno, Menlu, dan Politik Luar Negeri

Kompas.com - 03/10/2022, 13:01 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

KETIKA mendengarkan pidato Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia, Retno Marsudi, pada Sidang Umum PBB ke-77 di New York, AS, 26 September 2022, lantas ingat pidato Bung Karno pada Sidang Umum PBB ke-15, pada 30 September 1960.

Kedua pidato yang disampaikan pada zaman dan tantangan yang berbeda, sama-sama menarik: mengungkapkan persoalan zaman dan ide untuk menyelesaikan persoalan itu.

Baca juga: Keluh Kesah Menlu Rusia soal Ukraina di Sidang Umum PBB

Tentu, tulisan singkat ini tidak hendak membandingkan Menlu Retno dengan Bung Karno, Bapak Bangsa Indonesia. Rasanya, tidak tepat untuk "membanding-bandingke".

Tetapi, tulisan ini lebih ingin menegaskan bahwa pidato-pidato tersebut memberikan gambaran yang jelas tentang wajah dan sosok politik luar negeri Indonesia, serta standing Indonesia dalam menghadapi persoalan dunia.

Tantangan Dunia

Selama 90 menit menyampaikan pidatonya yang berjudul "To Buid The World A New", Bung Karno - orator ulung yang di negeri ini belum ada yang mampu menandingi, sekalipun ada yang berusaha menirunya - mengupas habis-habisan sistem yang dibangun dan dilaksanakan oleh Barat yakni kolonialisme dan kapitalisme yang dianggap menyengsarakan bangsa-bangsa.

Maka presiden pertama RI itu secara tegas menyatakan anti-imperialisme dan anti-kolonialisme.

Pada saat yang sama, Bung Karno juga memerkenalkan Pancasila dengan seluruh nilai-nilai luhurnya kepada dunia. Kata Bung Karno, “Pancasila mempunyai arti universal dan dapat digunakan secara internasional.”

Tentang kondisi zaman, waktu itu Bung Karno, mengatakan, “Dewasa ini segala masalah dunia kita saling berhubungan. Kolonialisme mempunyai hubungan dengan keamanan; keamanan mempunyai hubungan dengan persoalan perdamaian dan perlucutan senjata; perlucutan senjata berhubungan dengan perkembangan secara damai dari negara-negara yang belum maju.

Baca juga: Saat Sukarno Membedah Pancasila di Sidang Umum PBB...

Ya, segala itu saling bersangkut-paut. Jika kita pada akhirnya berhasil memecahkan satu masalah, maka terbukalah jalan untuk penyelesaian masalah-masalah lainnya. Jika kita berhasil memecahkan, misalnya masalah perlucutan senjata, maka akan tersedialah dana-dana yang diperlukan untuk membantu bangsa-bangsa yang sangat memerlukan bantuan itu.”

Kata Bung Karno, masalah-masalah semuanya itu harus dipecahkan dengan penggunaan prinsip-prinsip yang telah disetujui.

Setiap usaha untuk memecahkannya dengan mempergunakan kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan, atau dengan pemilikan kekuasaan, tentu akan gagal, bahkan akan mengakibatkan masalah-masalah yang lebih buruk lagi.

Krisis Ukraina, barangkali menjadi salah satu contoh seperti yang dikatakan Bung Karno, yang tidak bisa diselesaikan dengan mempergunakan kekerasan, pada dewasa ini.

Karena itu, Menlu Retno dalam pidatonya sepanjang 11 menit mengajak semua pihak berkolaborasi mengatasi krisis-krisis yang ada. Dengan paradigma baru tersebut ia berharap tatanan yang lebih inklusif bagi semua pihak.

Kata Menlu Retno, "Sekarang bukan saatnya lagi kita hanya berbicara. Sekarang adalah saatnya bagi kita untuk melakukan apa yang kita sampaikan."

Sangat wajar kalau Menlu Retno mengatakan hal itu. Indonesia telah menunjukkan - tidak hanya bicara tetapi bertindak - usahanya dalam membantu penyelesaikan krisis Ukraina.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Momen Risma Menangis Dengar Kisah Ibu 90 Tahun yang Tak Dapat Bansos

Momen Risma Menangis Dengar Kisah Ibu 90 Tahun yang Tak Dapat Bansos

Nasional
Pakar Ungkap Celah Bisa Dimanfaatkan Jokowi Bersaing Jadi Ketum Golkar

Pakar Ungkap Celah Bisa Dimanfaatkan Jokowi Bersaing Jadi Ketum Golkar

Nasional
Isu Jokowi Masuk Bursa Ketum, Konsistensi Golkar Bakal Jadi Taruhan

Isu Jokowi Masuk Bursa Ketum, Konsistensi Golkar Bakal Jadi Taruhan

Nasional
Elite Golkar Sebut Airlangga Mampu Membalikkan Persepsi Negatif dan Layak Dipilih Lagi

Elite Golkar Sebut Airlangga Mampu Membalikkan Persepsi Negatif dan Layak Dipilih Lagi

Nasional
Jokowi Dinilai Tak Mungkin Terabas Aturan dan Jadi Ketum Golkar

Jokowi Dinilai Tak Mungkin Terabas Aturan dan Jadi Ketum Golkar

Nasional
8 Caleg Dapil DIY yang Lolos Senayan, Titiek Soeharto Masuk

8 Caleg Dapil DIY yang Lolos Senayan, Titiek Soeharto Masuk

Nasional
PKB Buka Komunikasi dengan Golkar, Gerindra, dan Nasdem untuk Pilkada Jatim

PKB Buka Komunikasi dengan Golkar, Gerindra, dan Nasdem untuk Pilkada Jatim

Nasional
Arsul Sani Belum Ajukan Hak Ingkar Tangani Sengketa Pemilu yang Libatkan PPP

Arsul Sani Belum Ajukan Hak Ingkar Tangani Sengketa Pemilu yang Libatkan PPP

Nasional
Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Nasional
Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Nasional
Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Nasional
KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Nasional
Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Nasional
Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com