Bentuk Pemerintah Rusia, Institusi Demokrasi Pasca-Soviet

Dukungan rakyat ini membuka jalan bagi kemampuannya untuk membuat perubahan bertahap pada operasi pemerintah Rusia selama tahun-tahun berikutnya.

Baca juga: AS Peringatkan Rusia soal Manuver Militer di Dekat Perbatasan Ukraina

Konsolidasikan Kekuatan oleh Putin

Bisa dibilang langkah pertama yang diambil Putin untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya datang pada 2001, ketika pemerintah Rusia mengambil alih ORT dan NTV.

Dua media independen itu merupakan yang paling populer di negara itu. Tindakan ini dilihat sebagai langkah awal dari tindakan keras Putin terhadap media secara umum.

Selama beberapa tahun selanjutnya, Putin merombak institusi politik Rusia untuk memusatkan kekuasaan di bawahnya. Dia juga mendirikan partai politiknya sendiri, partai Rusia Bersatu, yang akan mendominasi cabang legislatif pemerintah Rusia.

Pada 2008, Putin harus mengundurkan diri dari Kepresidenan Rusia karena ia hanya diizinkan untuk menjabat dua periode berturut-turut sesuai dengan konstitusi negara.

Tapi, dia menjadi perdana menteri sekali lagi hingga 2012, ketika ia diizinkan mencalonkan diri lagi sebagai Presiden.

Antara 2008 hingga 2012, secara umum diasumsikan bahwa meskipun orang lain menjabat sebagai presiden, kekuatan sebenarnya tetap ada di tangan Putin.

Baca juga: Taliban Sambut Baik Rencana Putin Hapus Kelompoknya dari Daftar Teroris

Pada 2012, Putin kembali memenangkan pemilihan presiden. Dia kemudian mengamandemen konstitusi untuk menambah dua tahun tambahan untuk masa jabatan empat tahunnya.

Langkah itu membuat Putin bisa tetap menjadi presiden hingga 2018, ketika dia kemudian terpilih lagi untuk masa jabatan Presiden kedua untuk kedua kalinya. Dengan demikian, ia dapat tetap berkuasa hingga 2024.

Namun, beberapa orang percaya Putin akan berusaha untuk mengubah konstitusi lagi, sehingga ia dapat memerintah setelah akhir masa jabatan kedua berturut-turut.

Roda demokrasi, secara teori, masih berputar di Rusia. Pemilihan masih diadakan, tetapi secara luas dianggap sebagai tipuan, terutama karena Putin dan sekutunya selalu mengubah undang-undang pemilihan negara demi kepentingan mereka.

Faktanya, bahkan petugas pemungutan suara sendiri harus menjadi anggota partai Rusia Bersatu milik Putin. Suara dihitung secara tertutup, dan hasilnya secara rutin dicurigai dicurangi. Banyak yang akan berpendapat bahwa Rusia dengan cepat menjadi kediktatoran totaliter.