Bentuk Pemerintah Rusia, Institusi Demokrasi Pasca-Soviet

Presiden juga bertanggung jawab menjaga kedaulatan negara, mengoordinasikan fungsi dan interaksi badan-badan negara, menentukan tujuan dasar kebijakan luar negeri dan dalam negeri, dan mewakili Rusia di panggung internasional.

Presiden Rusia juga merupakan panglima tertinggi angkatan bersenjata negara itu. Dia dipilih langsung oleh pemilih Rusia untuk masa jabatan enam tahun.

Adalah tugas Presiden Rusia untuk menunjuk seorang Perdana Menteri, yang harus disetujui oleh Duma Negara, majelis rendah parlemen Rusia, yang dikenal sebagai Majelis Federal.

Baca juga: Rusia: Kapal Perang AS di Laut Hitam Mengetes Kesiapan Moskwa

Perdana Menteri Rusia kemudian menunjuk anggota kabinetnya, yang mengepalai kementerian dan departemen pemerintah, seperti Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri.

Kekuasaan legislatif Rusia, menurut Pasal 94 konstitusi Rusia dimiliki oleh Majelis Federal, yang merupakan badan legislatif bikameral yang terdiri dari dua majelis.

Majelis rendah adalah Duma Negara yang disebutkan sebelumnya, dan majelis tinggi disebut Dewan Federasi.

Duma Negara terdiri dari 450 anggota, yang dipilih untuk masa jabatan lima tahun. Dewan Federasi terdiri dari dua perwakilan dari setiap entitas konstituen Federasi Rusia. Satu perwakilan mewakili cabang legislatif dari entitas konstituen, dan yang lainnya mewakili eksekutif entitas tersebut.

Presiden Rusia memiliki hak untuk menunjuk perwakilannya sendiri ke Dewan Federasi, selama jumlah mereka tidak melebihi 10 persen dari semua anggotanya.

Konstitusi Federasi Rusia juga menetapkan lembaga yudikatif yang seharusnya bertindak secara independen dari cabang eksekutif dan legislatif pemerintah.

Pengadilan tertinggi di Rusia adalah Mahkamah Konstitusi Federasi Rusia dan Mahkamah Agung Federasi Rusia.

Hakim Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung ditunjuk oleh Dewan Federasi berdasarkan usul Presiden Rusia. Presiden Rusia juga menunjuk hakim pengadilan federal.

Baca juga: Mengenal Boris Yeltsin, Presiden Pertama Rusia Pasca-Uni Soviet Bubar

Tantangan dalam praktik kenegaraan

Antara 1991 dan 2000, transisi Rusia menuju demokrasi berlangsung kacau dan penuh tantangan.

Pemerintah Rusia mulai menekan pemberontakan separatis bersenjata di Republik Chechnya, salah satu entitas federal Rusia, yang terletak di selatan negara itu. Namun demikian, Rusia muncul sebagai demokrasi multipartai yang dinamis. Artinya, sampai tak lama setelah pergantian abad.

Pada Malam Tahun Baru 1999, Presiden Rusia Boris Yeltsin, yang memimpin negara itu sejak runtuhnya Uni Soviet pada 1991, mengundurkan diri dari posisinya. Kekuasaan lalu diserahkan kepada perdana menterinya, Vladimir Putin, yang kemudian memenangkan pemilihan presiden pada tahun itu.

Putin memperoleh dukungan rakyat atas tindakannya di Chechnya setelah ia menjadi perdana menteri pada musim panas 1999.

Tak lama setelah menjadi presiden, ia bekerja dengan sukses untuk menstabilkan ekonomi Rusia, membuatnya mendapatkan dukungan yang lebih populer lagi.