Kompas.com - 21/10/2021, 17:16 WIB

KOMPAS.com - Hak veto atau veto power dalam PBB adalah hak istimewa.

Ini hanya dimiliki anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

Situs resmi PBB menyebut, hak veto dimiliki lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yakni
Amerika Serikat, Inggris, Rusia, China, dan Perancis.

Kelima negara itu bisa mendapat hak veto, yakni hak membatalkan keputusan yang dihasilkan Dewan Keamanan PBB.

Baca juga: Bisakah Hak Veto Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB Dihapuskan?

Sejarah Hak Veto

Dilansir berbagai sumber, hak veto diterapkan di organisasi internasional sebelum PBB, Liga Bangsa-bangsa (LBB). Di LBB, setiap anggota punya hak veto terhadap keputusan non-prosedural.

Setiap keputusan yang dihasilkan pun harus disetujui seluruh anggota.

Setelah LBB bubar, negara-negara kubu Sekutu dalam Perang Dunia II sepakat membentuk PBB.

Tiga negara pemrakarsa yakni Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Soviet bertemu dan merumuskan pembentukan PBB di Dumbarton Oaks (Agustus-Oktober 1944) dan Yalta (Februari 1945).

Setelah China bergabung, keempat pempimpin negara sepakat prinsip konsensus. Artinya, semua kebijakan yang dihasilkan harus berdasarkan persetujuan semua pihak.

Baca juga: Bantu Israel, AS Pakai Hak Veto 44 Kali Sejak 1972

Kontroversi Hak Veto

Jurnal The American Political Science Review Volume 39 No 5 yang diterbitkan pada Oktober 1945 mencatat, hak veto sempat diperdebatkan dalam pembentukan PBB.

Di Konferensi San Francisco yang melahirkan Piagam PBB, delegasi AS bersikukuh prinsip konsensus harus dicantumkan dalam piagam.

Negara-negara kecil memprotes hak veto yang dimiliki lima negara pemrakarsa PBB.

Senator AS Conally merobek salinan Piagam PBB. Dia berkata ke perwakilan-perwakilan negara-negara kecil bahwa kalau tak ada hak veto, maka tak ada PBB.

"Silakan menolak hak veto. Pulang dari konferensi ini dan sampaikan bahwa Anda berhasil menolak hak veto. Tapi apa jawaban Anda ketika ditanya 'Di mana Piagam PBB?'" kata Conally.

Baca juga: Sejarah dan Fungsi Hak Veto Dewan Keamanan PBB

Di Piagam PBB, hak veto memang tidak disebutkan secara eksplisit.

Namun di Pasal 27 disebut semua urusan prosedural Dewan Keamanan harus diputuskan bersama-sama oleh lima anggota tetap.

Artinya, jika ada satu saja yang menolak, maka keputusan tidak bisa dibuat.

Baca juga: Trump Ancam Veto Anggaran Belanja Militer, Ada Apa?

Kritik Hak Veto

Dalam perkembangannya, hak veto sering dipakai anggota tetap Dewan Keamanan PBB untuk melindungi kepentingannya sendiri.

Riset PBB menyebut, dari 1946 hingga Juli 2019, negara yang paling banyak menggunakan hak vetonya adalah Uni Soviet (Rusia) dengan 141 veto terhadap resolusi Dewan Keamanan.

Menyusul AS (83), Inggris (32), Perancis (18), dan China (14).

Penggunaan hak veto sangat bergantung pada kondisi politik. Di tahun 1960-an misalnya, ketika banyak negara-negara koloni memerdekakan diri, mereka memilih berseberangan dengan negara Barat.

AS, Inggris, dan Perancis terpaksa menggunakan hak vetonya.

Baca juga: Hak Veto PBB: Definisi, Sejarah, dan Perdebatannya

Begitu pula ketika Perang Dingin di tahun 1970-an, AS dan Uni Soviet saling menggunakan hak veto.

Setelah Perang Dingin berakhir dan Uni Soviet bubar, Dewan Keamanan jarang berbeda pendapat dan hak veto tak banyak digunakan.

Dalam 10 tahun terakhir, hak veto banyak digunakan dalam menyelesaikan konflik di Timur Tengah.

AS kerap memveto keputusan yang mendukung Palestina dan merugikan Israel.

Pada 20 Desember 2019, Rusia dan China memveto bantuan kemanusiaan untuk Suriah lewat perbatasan Irak dan Turki.

Baca juga: Indonesia Dukung Upaya Penghapusan Hak Veto di PBB

Banyak negara lain berharap keistimewaan hak veto dihapus karena dinilai tidak demokratis.

Satu negara pemegang hak veto bisa mengacaukan kebijakan yang diputuskan Dewan Keamanan.

Karena itu ada usulan kelompok Accountability, Coherence, and Transparency (ACT) bagi perumusan Code of Conduct serta inisiatif Perancis dan Meksiko terkait pembatasan penggunaan veto.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Daftar Negara-negara Nordik

Daftar Negara-negara Nordik

Internasional
Daftar Negara-negara Persemakmuran

Daftar Negara-negara Persemakmuran

Internasional
13 Negara yang Rayakan Hari Kemerdekaan pada Bulan Agustus

13 Negara yang Rayakan Hari Kemerdekaan pada Bulan Agustus

Internasional
Daftar Negara yang Mengakui Kemerdekaan Indonesia Pertama Kali

Daftar Negara yang Mengakui Kemerdekaan Indonesia Pertama Kali

Internasional
Siapa Taliban dan Apa Tujuannya?

Siapa Taliban dan Apa Tujuannya?

Internasional
Negara Maju di Amerika

Negara Maju di Amerika

Internasional
Negara Maju di Australia

Negara Maju di Australia

Internasional
Daftar Negara di Afrika Tengah

Daftar Negara di Afrika Tengah

Internasional
Daftar Negara Anggota OKI

Daftar Negara Anggota OKI

Internasional
Batas Wilayah Indonesia Bagian Timur secara Geografis

Batas Wilayah Indonesia Bagian Timur secara Geografis

Internasional
Batas Negara Vietnam

Batas Negara Vietnam

Internasional
Batas Negara Myanmar

Batas Negara Myanmar

Internasional
Batas Negara Laos

Batas Negara Laos

Internasional
Batas Wilayah Negara Thailand

Batas Wilayah Negara Thailand

Internasional
Daftar Negara di Afrika Timur

Daftar Negara di Afrika Timur

Internasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.