China Salurkan Utang dan Hibah Rp 12 kuadriliun ke 165 negara: Pemberi Pinjaman yang Baik atau Lintah Darat?

BEIJING, KOMPAS.com - China bisa memberi utang untuk pembangunan dua kali lebih banyak dibandingkan AS dan negara-negara besar lainnya, menurut sebuah penelitian. Pinjaman ini sebagian besar berasal dalam bentuk bunga tinggi yang berisiko dari bank-bank milik pemerintah China.

Jumlah pinjaman itu mengejutkan karena sebelumnya China menerima bantuan dari negara lain, tapi sekarang situasinya berbalik.

Dalam jangka waktu 18 tahun, China memberikan hibah maupun pinjaman uang kepada 13.427 proyek infrastruktur senilai 843 miliar dollar AS (Rp 12 kuadriliun-dikonversi dengan nilai dolar hari ini) di 165 negara, menurut penelitian AidData di William & Mary, sebuah universitas di negara bagian Virginia, Amerika Serikat.

Baca juga: Utang China Tembus 300 Persen dari PDB

Kebanyakan pinjaman ini berkaitan dengan Belt and Road Initiative (BRI), program ambisius Presiden Xi Jinping. Dimulai pada 2013, hal ini telah mendongkrak keahlian China dalam proyek infrastruktur, dan mata uang asing yang cukup untuk membangun jalur perdagangan global yang baru.

Namun, para kritikus khawatir bahwa pinjaman dengan bunga tinggi untuk mendanai banyak proyek investasi China akan membebani warga dari negara yang menjadi peminjam. Warga tak menaruh curiga terhadap utang yang setinggi langit.

Dan kabar itu bahkan ditujukan untuk pemerintah China sendiri.

Para peneliti dari AidData - yang menghabiskan waktu empat tahun untuk melacak semua pinjaman dan belanja China secara global - menuturkan bahwa pemerintah China secara rutin menemui mereka untuk mendapatkan informasi bagaimana pinjaman dari mereka digunakan di luar negeri.

"Kami dengar pernyataan yang selalu dilontarkan dari pejabat publik di China, 'Lihat, kalian adalah yang terbaik'," jelas Direktur AidData, Brad Parks. "Mereka mengatakan: 'Kami tak bisa mendapatkan data ini secara internal.'"

Jalur kereta api yang berkelok-kelok antara China dengan tetangganya, Laos kerap disebut-sebut sebagai contoh terpenting pinjaman China yang tidak tercatat di dalam pembukuan transaksi.

Baca juga: Hoax: Transaksi Elektronik Tol Dikaitkan dengan Utang China

Selama beberapa dekade, kalangan politisi mempertanyakan pembangunan jalur koneksi, seperti bagaimana menghubungkan wilayah China bagian barat daya yang terpencil langsung ke Asia Tenggara.

Namun, para insinyur memperingatkan bahwa biaya yang dikeluarkan akan mahal: jalurnya harus melewati pegunungan, membutuhkan puluhan jembatan dan terowongan. Laos adalah salah satu negara miskin di kawasan Asia Tenggara, dan bahkan tak mampu untuk membiayai proyek ini.

Dari sisi bankir ambisius China: dengan dukungan dari kelompok perusahaan pemerintah China dan sebuah konsorsium investor, jalur kereta api senilai 5.9 miliar dollar AS (Rp 84 triliun) akan mulai beroperasi pada Desember ini.

Namun, Laos harus mengambil utang sebesar 480 juta dollar AS (Rp 6,8 triliun) juta dari bank China untuk membiayai bagian kecil dari modalnya [ekuitas]. Salah satu sumber pendapatan Laos berasal dari hasil tambang Kaliumnya, yang digunakan untuk membayar utang tersebut.

"Pinjaman dari Eximbank China untuk mentutupi sebagian modalnya, benar-benar menunjukkan urgensi negara China untuk mendorong proyek tersebut," jelas Wanjing Kelly Chen, asisten profesor peneliti di Universitas Sains dan Teknologi Hong Kong.

Sebagian besar dari jalur rel tersebut dimiliki oleh grup perkeretaapian China, tapi di bawah ketentuan dan kesepakatan yang tidak jelas, pemerintah Laos akhirnya harus bertanggung jawab atas utang proyek rel tersebut.

Baca juga: JPMorgan Siap-siap Hadapi Risiko Gagal Bayar Utang Pemerintah AS

Kesepakatan yang tidak seimbang ini membuat kreditur internasional menurunkan peringkat kredit Laos dengan status "sampah". Status ini menunjukkan pemerintah mungkin tak punya cukup uang untuk membayar utangnya.

Pada September 2020, dalam kondisi di ambang kebangkrutan, Laos menjual sebagian besar aset utamanya kepada China. Laos menyerahkan sebagian jaringan energinya senilai 600 juta dollar AS (Rp 8,54 triliun) untuk mendapatkan keringanan utang dari kreditur China. Ini terjadi bahkan sebelum pembangunan rel kereta dimulai.

Jalur kereta api Laos bukan hanya satu-satunya proyek berisiko yang didanai oleh bank-bank pemerintah China, namun, AidData mengatakan China tetaplah penyandang dana bagi banyak negara-negara berpendapatan menengah dan ke bawah.

"Dalam setahun, rata-rata lembaga keuangan pembangunan internasional China berkomitmen untuk mengeluarkan pinjaman sebesar 85 miliar dollar AS (Rp 1,21 kuadriliun). Jika dibandingkan, AS hanya menyediakan 37 miliar dollar AS (Rp 527,1 triliun) pada tahun tertentu untuk mendukung aktivitas pembangunan global," kata Brad Parks.

China telah jauh melampaui negara-negara lain dalam pendanaan pembangunan, tapi cara Beijing untuk mencapai angka tersebut "luar biasa", kata AidData.

Baca juga: Membandingkan Utang Pemerintah Era SBY dan Jokowi, Mana Paling Besar?