Bagaimana Sejarah Palestina?

KOMPAS.com - Palestina adalah wilayah di pantai timur Laut Mediterania, yang memainkan peran penting dalam sejarah kuno dan modern Timur Tengah.

Sejarah Palestina telah ditandai dengan konflik politik yang sering terjadi terkait perampasan tanah secara keras.

Sebab, pentingnya bagi beberapa agama besar dunia dan letaknya yang berada di persimpangan geografis strategis antara Afrika dan Asia.

Hingga saat ini, Palestina masih terlibat konflik panas dengan Israel.

Baca juga: Kisah Perang Arab-Israel I, Awal Mula Israel Menyerang Palestina

Apa itu Palestina?

Melansir History, nama "Palestina" berasal dari kata Yunani yaitu "Philistia", yang berasal dari deskripsi penulis Yunani Kuno tentang wilayah tersebut pada abad ke-12 SM.

Sejak jatuhnya Kekaisaran Ottoman dalam Perang Dunia I (1914-1918) hingga 1948, Palestina umumnya mengacu pada wilayah geografis yang terletak di antara Laut Mediterania dan Sungai Yordan.

Sejak abad ke-20, masyarakat Arab yang tinggal di wilayah itu mulai dikenal sebagai orang Palestina. Namun, banyak dari tanah wilayah tersebut sekarang disengketakan dengan Israel.

Menurut teori saat ini, wilayah Palestina mencakup Tepi Barat (wilayah yang berada di antara Israel dan Yordania modern) dan Jalur Gaza (yang berbatasan dengan Israel dan Mesir).

Namun, kendali atas wilayah ini masih berkembang dan kompleks. Tidak ada konsensus internasional terkait perbatasan wilayah Palestina, yang banyak diklaim dan diduduki oleh Israel selama bertahun-tahun.

Lebih dari 135 negara anggota PBB yang mengakui Palestina sebagai negara berdaulat. Namun, Israel dan beberapa negara lainnya, termasuk Amerika Serikat, tidak berpendapat berbeda.

Pemerintahan di Palestina

Para ahli percaya bahwa nama "Palestina" aslinya berasal dari kata "Philistia", yang merujuk pada Filistin yang menduduki sebagian wilayah itu pada abad ke-12 SM.

Sepanjang sejarah, Palestina telah diperintah oleh banyak kelompok, termasuk Asyur, Babilonia, Persia, Yunani, Romawi, Arab, Fatimiyah, Turki Seljuk, Tentara Salib, Mesir dan Mamelukes.

Sekitar 1517 hingga 1917, Kekaisaran Ottoman menguasai sebagian besar wilayah tersebut.

Ketika Perang Dunia I berakhir pada tahun 1918, Inggris menguasai Palestina.

Liga Bangsa-Bangsa mengeluarkan mandat kepada Inggris untuk Palestina yang mulai berlaku pada 1923.

Mandat itu tertuang dalam sebuah dokumen, yang memberikan Inggris kontrol administratif di kawasan tersebut, termasuk ketentuan untuk mendirikan tanah air nasional Yahudi di Palestina.

Baca juga: Militer AS Angkat Bicara soal Konflik Israel-Palestina Terkini

Pemisahan Palestina

Pada 1947, setelah lebih dari dua dekade pemerintahan Inggris berkuasa, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengusulkan rencana untuk membagi wilayah Palestina menjadi dua, yaitu bagian untuk negara Yahudi merdeka dan negara Arab merdeka.

Kota Yerusalem, yang diklaim sebagai ibu kota oleh orang Yahudi dan Arab Palestina, menjadi wilayah internasional dengan status khusus.

Para pemimpin Yahudi menerima rencana tersebut, tetapi banyak orang Arab Palestina dengan keras menentangnya.

Beberapa di antara orang Arab Palestina telah aktif melawan kepentingan Inggris dan Yahudi di wilayah tersebut sejak 1920-an.

Kelompok Arab berpendapat bahwa mereka mewakili mayoritas penduduk di wilayah tertentu dan harus diberikan lebih banyak wilayah. Mereka mulai membentuk pasukan sukarelawan di seluruh Palestina.

Israel menjadi negara

Pada Mei 1948, kurang dari setahun setelah Rencana Pemisahan untuk Palestina diperkenalkan, Inggris menarik diri dari Palestina dan Israel mendeklarasikan dirinya sebagai negara merdeka.

Seketika itu, hampir semua negara tetangga Arab mengerahkan tentaranya untuk mencegah berdirinya negara Israel.

Perang Arab-Israel pada 1948 tidak terhindarkan. Lima negara Arab yang terlibat perang saat itu adalah Yordania, Irak, Suriah, Mesir, dan Lebanon.

Pada akhir perang pada Juli 1949, Israel menguasai lebih dari dua pertiga bekas Mandat Inggris. Sementara, kelompok Arab mengambil kontrol di Tepi Barat dan Jalur Gaza.

Konflik 1948 membuka babak baru dalam perjuangan antara orang Yahudi dan Arab Palestina, yang sekarang menjadi sengketa regional yang melibatkan negara-bangsa dan jalinan kepentingan diplomatik, politik serta ekonomi.

Baca juga: Cek Fakta Konten Klaim Palsu di Tengah Konflik Palestina dan Israel

PLO

Pada 1964, Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dibentuk dengan tujuan untuk mendirikan negara Arab Palestina di atas tanah yang sebelumnya dikuasai di bawah Mandat Inggris. PLO dianggap diduduki secara tidak sah oleh Negara Israel.

Meskipun PLO pada awalnya didedikasikan untuk membubarkan negara Israel agar mencapai tujuannya untuk menjadi negara Palestina merdeka, dalam Perjanjian Oslo 1993.

PLO menerima hak Israel untuk berdiri sebagai negara di tanah sengketa tersebut, dengan imbalan pengakuan formal oleh Israel untuk Palestina sebagai negara berdaulat.

Pada 1969, Yasser Arafat adalah Ketua PLO yang sekaligus menjadi pemimpin Palestina yang terkenal. Ia memegang gelar itu hingga dia meninggal pada 2004.

Perang Enam Hari

Perang Enam Hari dipicu selama periode gesekan diplomatik dan pertempuran kecil antara Israel dan kelompok Arab yang bergejolak.

Pada April 1967, bentrokan memburuk setelah Israel dan Suriah bertempur sengit, dengan enam jet tempur Suriah dihancurkan.

Setelah pertempuran pada April, Uni Soviet memberi informasi intelijen kepada Mesir bahwa Israel sedang memindahkan pasukan ke perbatasan utara dengan Suriah, sebagai persiapan untuk invasi skala penuh.

Informasi itu tidak akurat, tetapi telah menggerakkan Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser untuk mengirim pasukan ke Semenanjung Sinai.

Di sana mereka mengusir pasukan penjaga perdamaian PBB yang telah menjaga perbatasan dengan Israel selama lebih dari satu dekade.

Pasukan Pertahanan Israel kemudian melancarkan serangan udara terhadap Mesir pada 5 Juni 1967.

Kedua negara mengklaim bahwa mereka bertindak untuk membela diri dan berlanjut dalam konflik berikutnya, yang menarik Yordania dan Suriah, yang berpihak pada Mesir.

Perang itu kemudian berakhir pada 10 Juni, yang dikenal sebagai Perang Enam Hari dengan kemenangan berada di pihak Israel.

Pada akhir perang, Israel telah menguasai Jalur Gaza, Tepi Barat, Semenanjung Sinai (wilayah gurun yang terletak di antara Laut Mediterania dan Laut Merah), dan Dataran Tinggi Golan (dataran tinggi berbatu yang terletak di antara Suriah dan Israel).

Hasil dari Perang Arab-Israel 1967 menyebabkan ketegangan dan konflik bersenjata yang berkelanjutan antara Israel dan tetangganya selama beberapa dekade mendatang.

Baca juga: Konflik Palestina dan Israel Jadi Perang Narasi di Media Sosial Indonesia

Intifada I dan Perjanjian Oslo

Pada 1987, Intifadah I pecah atas pendudukan Israel yang sedang berlangsung di Gaza dan Tepi Barat. Kelompok milisi Palestina memberontak, dan ratusan orang tewas.

Proses perdamaian berikutnya, yang dikenal sebagai Perjanjian Damai Oslo, dimulai pada awal 1990-an dalam upaya multilateral untuk mengakhiri tindak kekerasan.

Kesepakatan Oslo pertama (Oslo I) membuat proses perdamaian Timur Tengah dan rencana pembentukan pemerintahan sementara Palestina di beberapa bagian Gaza dan Tepi Barat

Perjanjian tersebut ditandatangani pada 1993 dan disaksikan oleh Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin dan pemimpin Palestina Yasser Arafat.

Pada 1994, Arafat kembali ke Gaza setelah diasingkan selama 27 tahun. Dia mengepalai Otoritas Palestina yang baru dibentuk.

Pada 1995, Oslo II meletakkan dasar untuk penarikan penuh pasukan Israel dari beberapa bagian Tepi Barat dan daerah lain. Itu juga mengatur jadwal pemilihan Dewan Legislatif Palestina.

Sayangnya, Kesepakatan Oslo gagal mencapai tujuan akhir mereka untuk membawa Israel dan Palestina menyetujui rencana perdamaian yang matang.

Intifada II

Pada September 2000, Intifada Palestina II dimulai. Salah satu pemicu kekerasan tersebut adalah ketika Ariel Sharon, seorang sayap kanan Yahudi Israel yang kemudian menjadi perdana menteri Israel, mengunjungi situs suci Muslim di Masjid al-Aqsa di Yerusalem.

Banyak orang Palestina merasa ini adalah langkah ofensif, dan mereka memprotes.

Kerusuhan, bom bunuh diri, dan serangan lainnya kemudian meletus, mengakhiri proses perdamaian yang dulu menjanjikan.

Periode kekerasan antara Palestina dan Israel ini berlangsung hampir 5 tahun. Yasser Arafat meninggal pada November 2004, dan pada Agustus 2005, tentara Israel mundur dari Gaza.

Baca juga: Bocah Palestina Ini Menangis Melihat Rumahnya Hancur oleh Serangan Israel

Hamas

Pada 2006, Hamas, kelompok militan Islam Sunni, memenangkan pemilihan legislatif Palestina.

Pada tahun yang sama, pertempuran antara Hamas dan Fatah, kelompok politik yang mengendalikan PLO, pun terjadi.

Pada 2007, Hamas mengalahkan Fatah dalam pertempuran di Gaza.

Banyak negara menganggap Hamas sebagai organisasi teroris. Kelompok itu telah melakukan bom bunuh diri dan berulang kali menyerukan penghancuran Israel.

Hamas dan Israel berperang satu sama lain dalam beberapa perang berdarah, termasuk Operation Cast Lead pada Desember 2008, Operation Pillar of Defense pada November 2012, dan Operation Protective Edge pada Juli 2014.

Pada April 2014, Hamas dan Fatah menyetujui kesepakatan yang akan membentuk pemerintah nasional Palestina yang bersatu.

Palestina saat ini

Palestina masih memperjuangkan negara yang secara resmi diakui oleh semua negara.

Meskipun orang Palestina menempati wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza, beberapa orang Israel, dengan restu pemerintah mereka, terus menetap di wilayah yang secara umum disepakati berada di bawah kendali Palestina tersebut.

Banyak kelompok hak asasi internasional menganggap permukiman semacam itu ilegal, perbatasan tidak ditentukan dengan jelas, dan konflik yang terus-menerus berlangsung.

Sebagian besar orang Israel juga menentang permukiman tersebut dan lebih memilih menemukan cara damai untuk menyelesaikan sengketa tanah mereka dengan Palestina.

Pada Mei 2017, para pemimpin Hamas mempresentasikan dokumen yang mengusulkan pembentukan negara Palestina menggunakan perbatasan yang ditentukan pada 1967, dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya.

Namun, Hamas menolak untuk mengakui Israel sebagai sebuah negara, dan pemerintah Israel segera menolak rencana tersebut.

Pada Mei 2018, ketegangan meletus ketika Kedutaan Besar AS pindah dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Melihat ini sebagai sinyal dukungan Amerika untuk Yerusalem sebagai ibu kota Israel, warga Palestina menanggapi dengan protes di perbatasan Gaza-Israel, yang disambut dengan kekuatan Israel yang mengakibatkan kematian puluhan pengunjuk rasa.

Hingga saat ini, masih banyak masyarakat Palestina mengalami pertumpahan darah, pengungsian, dan ketidakstabilan. Sementara, banyak pemimpin dunia terus bekerja menuju resolusi yang akan menghasilkan perdamaian antara Palestina dan Israel.

Baca juga: Konflik Israel-Palestina: Kenapa Gaza Tampak Kabur di Google Maps?