Bisakah Pasukan Perdamaian PBB Langsung Terjun ke Gaza? Tak Semudah Itu...

NEW YORK CITY, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Abdul Kharis Almasyhari, meminta pasukan perdamaian PBB terjun untuk menengahi konflik Israel-Palestina di Gaza.

"Indonesia bisa mengirimkan nota protes ke PBB sebagai negara anggota PBB dan juga anggota tidak tetap Dewan Keamanan dengan mayoritas umat Islam, kita minta PBB agar melindungi rakyat Palestina," kata Abdul dalam keterangannya, Selasa (11/5/2021).

"Kalau perlu PBB mengirim pasukan perdamaian ke sana karena resolusi PBB itu memungkinkan agar tidak muncul kembali upaya Zionis membunuhi Rakyat Palestina."

Baca juga: Komisi I Minta Kemenlu Ajukan Protes ke PBB Terkait Serangan Militer Israel ke Gaza

"Saya sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR mengutuk kebiadaban, kekejaman Israel terhadap rakyat Palestina di Gaza dan Tepi Barat serta penodaan kesucian bulan Ramadhan dan Masjid Al Aqsa kiblat pertama Umat Islam," sambung dia.

Lantas, bisakah pasukan perdamaian PBB langsung terjun ke Gaza? Ternyata tidak semudah itu prosesnya.

Menurut situs web resmi pasukan perdamaian PBB, butuh banyak waktu untuk mengerahkannya dan mereka sering ditanya kenapa tidak meninggalkan tentara cadangan di daerah konflik.

Sky News Seorang anggota pasukan perdamaian berjaga di Kinshasa, Republik Demokratik Kongo

"Dewan Keamanan akan mengatakan berapa banyak personel militer yang dibutuhkan, dan Markas Besar PBB akan bekerja sama dengan negara-negara anggota untuk mengidentifikasi personel dan mengerahkan mereka," demikian keterangan di situs tersebut.

Baca juga: China Tuduh AS Abaikan Penderitaan Palestina dengan Blokir Pertemuan DK PBB

Proses pengerahan pasukan perdamaian PBB ini bisa memakan waktu sangat lama, bisa lebih dari enam bulan sejak tanggal resolusi untuk menyiapkan peralatan.

Mantan Sekjen PBB Kofi Annan pernah menganalogikan, PBB adalah satu-satunya brigade pemadam di dunia yang harus menunggu api padam sebelum bisa menyalakan mesin pemadam kebakaran.

Tentara cadangan yang disiagakan di daerah konflik termasuk ide logis, tetapi akan sangat mahal biayanya jika beberapa ribu personel bersiaga permanen.

Sebaliknya, jauh lebih praktis menerjunkan pasukan perdamaian PBB setelah mendapat izin, yang juga berguna untuk menyeleksi personel dengan latar belakang, pelatihan, dan keterampilan bahasa sesuai penempatan di daerah konflik.

Baca juga: Kenapa Palestina Tidak Punya Tentara?

Pasukan perdamaian PBB bisa terjun lebih cepat

Fabian Januarius Kuwado Presiden Joko Widodo berfoto bersama personel TNI yang akan menjadi pasukan perdamaian PBB di Kongo dan Lebanon.

Sistem itu dibentuk pada 2015 oleh PBB dengan negara-negara anggota untuk menyediakan unit khusus bagi pasukan penjaga perdamaian.

Sekretariat PBB akan melakukan penilaian terhadap kesiapan personel, pelatihan, dan peralatan unit-unit tersebut.