Catatan Kejahatan Perang Suriah di Bawah Rezim Assad dalam Satu Dekade

DAMASKUS, KOMPAS.com - Di bawah pemerintahan Presiden Suriah Bashar Assad, kejahatan perang di Suriah kekal selama satu dekade.

Selama Perang Saudara di Suriah sejak 2011, penindasan warga sipil dan penghancuran oposisi terjadi dengan menggunakan senjata kimia, pemerkosaan, penyiksaan, yang ditargetkan di permukiman warga sipil dan organisasi teroris.

Pada 2021, korban tewas di Suriah akibat Perang Saudara mencapai 388.000 orang, seperti yang dilaporkan Kompas.com sebelumnya.

Angka korban tewas itu bertambah sebanyak 1.000 hanya dalam waktu 3 bulan setelah pengumuman pada Desember 2021 yang ada sebanyak 387.000.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan organisasi hak asasi manusia (HAM) independen, mencatat bahwa banyak aktor yang terlibat dalam penindasan brutal rezim Assad terhadap Perang Saudara, yang dimulai pada Maret 2011.

Baca juga: 10 Tahun Perang Saudara di Suriah, PBB Kesulitan Galang Dana Bantuan

Namun, siapa yang memberikan instruksi dan puncak rantai komando untuk melakukan kejahatan perang yang diikuti oleh anggota rezim?

Menurut informasi koresponden Anadolu Agency (AA), Assad dan Biro Keamanan Nasional negara, memutuskan untuk membentuk tim pejabat keamanan tingkat tinggi, yang disebut "Krisis Tahanan".

Tim itu menargetkan para pengunjuk rasa damai yang dimulai pada Maret 2011, seperti yang dilansir dari Daily Sabah pada Juni 2020.

Tim itu dipimpin oleh Kepala Staf Umum Hassan Ali Turkmani. Sementara, anggotanya terdiri dari Menteri Pertahanan Dawoud Rajiha, Wakil Menteri Pertahanan Assef Shawkat, Menteri Dalam Negeri Mohammad al-Shaar.

Selain itu, ada kepala intelijen umum Ali Mamlouk, bersama dengan anggota departemen keamanan politik, intelijen militer, dan intelijen udara.

Lalu, dari Unit Perlindungan Rezim, Departemen Keamanan Kriminal, unit polisi dan pasukan khusus, elemen Partai Baath, organisasi, dan milisi yang berafiliasi dengan Kementerian Pertahanan.

Baca juga: Rusia Gempur Wilayah Barat Laut Suriah, Dekat Perbatasan Turki

Komite keamanan tersebut terdiri dari 4 unit intelijen yang beroperasi di seluruh Suriah, yaitu Cabang Keamanan Politik, Cabang Intelijen Militer, Direktorat Intelijen Umum, dan Direktorat Intelijen Udara.

Komite keamanan, yang dibentuk oleh Assad dan memiliki cabang di setiap wilayah dan provinsi, termasuk di antara institusi yang bertugas menekan demonstrasi dengan otoritas penuh Crisis Cell.

Komite, yang menekan pengunjuk rasa di tingkat provinsi dan regional, membentuk tim yang terdiri dari militer, intelijen, polisi, pasukan khusus, dan personel perlindungan rezim.

Semua tim menerapkan kebijakan penangkapan dan eksekusi sewenang-wenang dengan mencari massa yang menghadiri, mengorganisir, dan mendukung demonstrasi.

Sebuah "daftar hitam" yang menunjukkan tokoh-tokoh yang terlibat dalam mekanisme kejahatan rezim, yang diterbitkan pada 2019 oleh organisasi Pro-Justice dengan kontribusi dari banyak pengacara dan petugas, termasuk mantan Perdana Menteri Suriah Riyad Farid Hijab.

Koalisi Nasional untuk Pasukan Revolusioner dan Oposisi Suriah juga mengajukan daftar penjahat perang yang dicurigai ke Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).

Baca juga: Roket-roket dari Suriah Hujani Perbatasan Turki

Kejahatan perang

Reuters/Getty Images Sebagian wajah kota Aleppo, ibu kota Provinsi Aleppo, yang sekaligus kota terbesar kedua di Suriah, compang-camping akibat perang saudara yang telah berjalan sejak Maret 2011.

Seorang fotografer militer Suriah yang membocorkan puluhan ribu gambar mengerikan, yang menunjukkan sekitar 11.000 korban yang secara sistematis disiksa sampai mati oleh rezim.

Foto-foto itu menunjukkan kelaparan, pemukulan, pencekikan, dan bentuk penyiksaan lainnya, yang menjadi bukti kejahatan perang rezim Assad.

Penyelidikan PBB yang diterbitkan pada Maret 2018 dan berdasarkan 454 wawancara mengatakan bahwa pasukan Suriah dan milisi terkait rezim Assad, secara sistematis menggunakan pemerkosaan serta kekerasan seksual terhadap warga sipil.

Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia, sebuah kelompok pemantau perang yang berbasis di Inggris, mengatakan bahwa setidaknya 100.000 orang telah tewas, karena penyiksaan atau kondisi yang keras dalam tahanan pemeirntahan, sejak konflik dimulai.

Pada 2012, Human Rights Watch (HRW) mengatakan, pemerintah Suriah bersama kroninya menahan puluhan orang yang terlibat dalam unjuk rasa damai, di 27 fasilitas publik yang ada.

Pada Februari 2016, penyelidik PBB mengatakan "skala massal kematian para tahanan menunjukkan bahwa pemerintah Suriah bertanggung jawab atas tindakan pemusnahan."

Setahun kemudian, 2017, Amnesty International mengatakan sebanyak 13.000 orang digantung pada periode antara 2011 hingga 2015, di penjara terkenal yang dikelola militer Saydnaya dekat Damaskus.

Baca juga: Presiden Suriah dan Istri Kembali Kerja Setelah Pulih dari Covid-19

Ini terjadi di atas 17.700 orang yang telah diperkirakan tewas dalam tahanan rezim sejak awal konflik Maret 2011.

Pada Mei 2017, Washington mengklaim bahwa Damaskus telah membangun "krematorium" di Saydnaya untuk menutupi ribuan kematian tahanan.

Lebih lanjut, menurut Jaringan Hak Asasi Manusia Suriah (SNHR), sejak Perang Saudara di Suriah dimulai, sedikitnya ada 146.825 orang masih ditahan secara sewenang-wenang atau dihilangkan secara paksa nyawanya.

HRW juga menuduh pasukan rezim Assad menggunakan senjata pembakar terlarang terhadap lawan-lawannya, sejak 2012.

Observatorium dan aktivis lainnya mengklaim rezim pemerintah telah menjatuhkan barel berisi TNT dari pesawat.

Ada juga beberapa tuduhan penggunaan senjata kimia, termasuk sarin dan klorin, yang dibantah oleh rezim.

Pada April, pengawas senjata kimia global untuk pertama kalinya secara eksplisit menyalahkan rezim Suriah atas serangan beracun, dengan mengatakan angkatan udara Assad menggunakan gas saraf sarin dan klorin tiga kali pada 2017.

Rezim Assad secara teratur menolak laporan penyiksaan dan pembunuhan di luar hukum dalam Perang Saudara di Suriah yang menewaskan ratusan ribu warga sipil.

Hingga saat ini rezim Assad belum mendapatkan hukuman atas banyaknya catatan kejahatan perang yang terjadi.

Baca juga: Wilayah Utara Suriah Dihantam Rudal, Warga Sipil Jadi Korban