Jika Rencana Perdamaian Trump Tak Tercapai, Palestina Tak Akan Diakui sebagai Negara

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Menantu sekaligus penasihat Presiden AS Donald Trump, Jared Kushner berkata, Palestina tak akan diakui sebagai negara jika rencana perdamaian yang dia susun tak tercapai.

Rencana yang dipaparkan pada Selasa (28/1/2020) disambut baik oleh Israel. Namun ditolak oleh Ramallah dan juga organisasi Liga Arab.

Jurnalis CNN Fareed Zakaria yang mewawancarainya bertanya, mengapa permintaan rakyat Palestina sebelum status negara diberikan tak masuk dalam rencana perdamaian.

Baca juga: Liga Arab Tolak Usul Rencana Perdamaian Trump soal Israel-Palestina

Di antaranya adalah kebebasan pers, kebebasan dalam memilih, kebebasan memeluk agama, sistem peradilan independen, dan level finansial mandiri.

"Tidak ada negara Arab yang jelas masuk dalam kriteria ini. Jelas bukan Arab Saudi, Mesir, atau negara yang bekerja sama dengan kita," tanya Zakaria.

Kushner kemudian menjawab bahwa demokrasi di sana tidak berkembang. "Bagi Palestina, jika rakyatnya ingin hidup lebih baik, kini kami punya rancangannya," paparnya.

"Jika mereka tidak berpikir bakal mencapai standar yang ditetapkan, saya juga tidak akan berpikir Israel akan mengakui mereka sebagai negara," ucap Kushner.

Suami Melania Trump itu melanjutkan dilansir AFP Minggu (2/2/2020), hal paling berbahaya yang tidak ingin dia lihat adalah sebuah negara yang gagal terbentuk.

Dalam pengumuman yang disampaikan bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu Selasa (28/1/2020), Trump menyampaikan pokok rencana perdamaiannya.

Di antaranya adalah mengakui kedaulatan Israel berdasarkan wilayah yang diduduki, di mana Israel membangun permukiman.

Baca juga: Trump Umumkan Rencana Perdamaian Palestina dan Israel, Apa Isinya?

Kemudian Yerusalem adalah "ibu kota Israel yang tak terbagi", seraya menawarkan Abu Dis, kawasan pinggiran Yerusalem Timur, sebagai ibu kota masa depan Palestina.

Kemudian presiden dari Partai Republik tersebut menekankan penduduk kedua negara tidak akan tercerabut dari wilayah mereka masing-masing.

Berarti, Trump tidak akan mengulik permukiman Yahudi di Tepi Barat, yang oleh sebagian komunitas internasional termasuk PBB menganggapnya ilegal.

Tidak ada perwakilan Palestina yang datang, dengan Presiden Mahmoud Abbas menyebut sangat bias karena pro-Tel Aviv, seraya mengecam rencana perdamaian itu.

Kushner menjelaskan, Ramallah bakal mendapat masalah besar saat berhadapan dengan komunitas internasional jika sampai rencana itu batal.

"Ini adalah kesepakatan besar bagi mereka. Jika mereka bersedia datang dan berunding, maka saya pikir mereka akan mendapat sesuatu yang bagus," tukasnya.

Baca juga: Buntut Rencana Perdamaian Trump, Presiden Palestina Umumkan Putus Hubungan dengan Israel dan AS