Kompas.com - 26/12/2019, 21:30 WIB

Masalah ini, lanjut Salih, belum ditemukan solusinya sejak Mei 2018. "Kami menerima berbagai informasi tentang blok mana, dan tengah mendiskusikannya," katanya.

Dimulai sejak awal Oktober, puluhan ribu orang Irak turun ke jalan dan menuntut adanya perubahan dalam pemerintahan.

Mereka melakukan aksi protes karena pemerintah dianggap tidak becus dalam menangkal korupsi yang mewabah, pengangguran, maupun peningkatan layanan publik.

Lebih dari 450 orang demonstran tewas dalam unjuk rasa tersebut, dan 25.000 lainnya terluka, dengan pasukan keamanan maupun paramiliter dianggap bertanggung jawab.

Pada Desember, parlemen menyetujui pengunduran diri Perdana Menteri Adel Abdul-Mahdi, dengan hingga saat ini tak ada konsensus yang dihasilkan.

Unjuk rasa terbaru terjadi di beberapa kota, seperti di Baghdad di mana pendemo membakar sejumlah bangunan pada Rabu.

Baca juga: Dilanda Kerusuhan Berdarah, Perdana Menteri Irak Ajukan Mengundurkan Diri

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.