Kompas.com - 23/12/2019, 16:00 WIB

Menteri Dalam Negeri Amit Shah yang juga tangan kanan Modi menegaskan langkah itu dilakukan untuk menghalau "penyusup" masuk ke India.

Partai mereka, BJP, juga berjanji pada pemilu 2019 ini akan mengimplementasi UU Kewarganegaraan secara bertahap.

Baca juga: Perdana Menteri Pakistan Sebut PM India Narendra Modi seperti Pria Pengecut

Tahun ini saja, 1,9 juta orang di Assam tak mampu membuktikan orangtua mereka sudah ada di India sebelum 1971. Dengan berlakunya UU Kewarganegaraan, Mereka terancam tak punya kewarganegaraan.

UU Kewarganegaraan yang kontroversial

UU Kewarganegaraan itu memberi kemudahan mendapat kewarganegaraan India bagi pemeluk agama minoritas di negara tetangga yakni Hindu, Sikh, Jain, Parsi, Kristen, dan Buddha.

Namun khusus Muslim, kemudahan yang sama tidak berlaku.

Kelompok Islam dan oposisi di India khawatir aturan ini bakal memarjinalkan 200 juta Muslim di India.

Mereka menuding Modi ingin menjadikan India sebagai negara Hindu.

Baca juga: PM Narendra Modi: Terima Kasih India!

Pemerintahan Modi menyangkal dan beralasan pemberlakuan UU ini untuk membantu minoritas yang dipersekusi di negara tetangga yang mayoritas beragama Islam.

Negara tetangga yang dimaksud yakni Pakistan, Bangladesh, dan Afghanistan.

Demo besar-besaran

Sejumlah aksi demonstrasi dilancarkan untuk menolak UU Kewarganegaraan yang kontroversial itu.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.