Diundang DPR AS Beri Pidato Kenegaraan Setelah Dimakzulkan, Apa Jawaban Trump?

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Presiden Donald Trump memberikan jawaban atas undangan DPR AS yang memintanya menyampaikan Pidato Kenegaraan pada 4 Februari 2020 mendatang.

Undangan yang disampaikan ketuanya, Nancy Pelosi, terjadi setelah Trump dimakzulkan dalam sidang paripurna yang berlangsung Rabu (18/12/2019).

Sebelumnya dalam surat sepanjang tiga paragraf, Pelosi membuka undangannya dengan tiga pilar penting dalam Konstitusi AS: Eksekutif, Legislatif, Yudikatif.

Baca juga: DPR AS Undang Donald Trump Memberikan Pidato Kenegaraan pada 4 Februari 2020

Dia menekankan "pembagian kekuasaan" itu mempunyai kewenangan yang setara, dan berfungsi memberikan pengawasan satu sama lain.

"Dalam semangat menghormati Konstitusi AS, saya mengundang Anda memberikan Pidato Kenegaraan sebelum Sidang Paripurna Kongres pada 4 Februari 2020," tulis Nancy Pelosi.

"Presiden Donald Trump bakal menerima undangan dari Ketua DPR AS," tegas juru bicara Gedung Putih, Hogan Gidley, dilansir AFP Jumat (20/12/2019).

Pada pidato tahun ini, Pelosi nampak seperti mengejek Trump dengan melakukan gestur tangan yang diinterpretasikan sebagai sarkasme.

Politisi Demokrat berusia 79 tahun itu berdiri di tengah tepuk tangan, mengatupkan dua tangannya, dan menunjuk langsung ke arah Trump.

Undangan pidato itu terjadi setelah Trump dimakzulkan atas tuduhan penyalahgunaan kekuasaan, dan menghalangi penyelidikan Kongres.

Pada malam sebelumnya, presiden dari Partai Republik tersebut mengirim surat sepanjang enam halaman penuh kemarahan ke Pelosi.

Dalam suratnya, suami Melania itu menyebut pemakzulan yang digeber DPR AS yang dikuasai Demokrat adalah "upaya kudeta".

Baca juga: Trump Resmi Dimakzulkan, Ketua DPR AS: Hari yang Menyedihkan bagi Amerika

Dia juga menyatakan usaha agar dia dimakzulkan merupakan "pernyataan perang terbuka terhadap demokrasi AS".

Tetapi dalam konferensi pers seusai sidang pemakzulan Rabu, Pelosi menjelaskan sang presiden tidak memberikan mereka pilihan.

Dia menegaskan Trump sudah "memberikan ancaman" sejak melakukan percakapan telepon dengan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, pada 25 Juli lalu.

Dalam pembicaraan telepon itu, Trump disebut menekan Zelensky agar menyelidiki Joe Biden, calon rivalnya di Pilpres AS 2020.

Setelah dari DPR AS, proses pemakzulan itu bakal berlanjut ke Senat di mana di sini, Trump besar kemungkinan bakal melenggang bebas.

Sebab, partainya Republik menjadi mayoritas dengan menggamit 53 dari 100 kursi, dengan Demokrat meraup 45 kursi.

Baca juga: 5 Fakta Terkait Pemakzulan Donald Trump