Pidato Jokowi soal Omnibus Law Ramai, Apa Itu dan Negara Mana Saja yang Menerapkannya?

KOMPAS.com - Dalam pidato pelantikannya 20 Oktober, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengucapkan konsep hukum perundang-undangan yang disebut Omnibus Law.

Mantan Wali Kota Solo itu menjelaskan, konsep itu bakal menyederhanakan kendala regulasi yang dianggap berbelit dan panjang.

Rencananya, Jokowi akan menggandeng DPR guna menelurkan dua Omnibus Law, yakni UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.

Baca juga: Bisiki Puan, Presiden Jokowi Minta Omnibus Law Rampung Dalam 3 Bulan

Usul itu kemudian ditindaklanjuti Kamar Dagang dan Industrik (Kadin) melalui Satuan Tugas Omnibus Law pada Senin (16/12/2019).

Dengan keramaian yang diusulkan oleh Presiden Jokowi saat pidato pelantikan Oktober lalu, apa itu Omnibus Law?

Penjelasan Singkat Omnibus Law

Berasal dari bahasa Latin "untuk semuanya". Konsep itu berarti satu UU untuk mencakup sejumlah topik yang beragam atau mungkin tak terkait.

Dalam keterangan Menko Polhukam Mahfud MD, secara sederhana Omnibus Law UU yang dibentuk dan mencakup peraturan perundang-undangan yang saling terkait.

Mahfud menjelaskan, UU tersebut tak akan menghilangkan yang sudah ada. Namun hanya menyederhanakan mekanisme UU yang saling berbenturan.

Bisa dikatakan, konsep itu adalah satu dokumen tunggal yang menggabungkan berbagai subyek, dan diterima oleh parlemen.

Menurut Wikipedia, karena cakupannya yang amat besar, Omnibus Law membatasi peluang terjadinya debat maupun pengawasan.

Dalam editorialnya di Toronto Sun 18 Juni 2012 silam, jurnalis Lorne Gunter menyebut konsep tersebut "anti-demokrasi".

Sebabnya karena sifatnya yang membatasi debat maupun kontrol atas penerapannya, di masa lalu Omnibus Law sering dipakai meloloskan aturan kontroversial.

"Apakah aturan omnibus anti-demokrasi? Tidak diragukan lagi," ulas Gunter dalam tulisannya di Toronto Sun 2012 silam.

Baca juga: Pekan Ini, Pemerintah Ajukan Omnibus Law Perpajakan ke DPR

Negara Mana Saja yang Menggunakannya?

Amerika Serikat (AS)

Negeri "Uncle Sam" itu biasanya cukup sering menggunakan hukum omnibus, utamanya untuk merangkum beberapa aturan yang lebih kecil.

Penggunaaan hukum itu biasanya terjadi dalam aturan untuk mendanai badan pemerintah, dan mencegah penutupan layanan negara (shutdown).

Adapun jika dirunut sejarahnya, pada abad 19, setidaknya AS mencatat mempunyai tiga Omnibus Law yang cukup signifikan.

Salah satunya adalah Kompromi 1850 berisi lima ketentuan berbeda yang dirancang oleh Senator Henry Clay dari Kentucky.

Saat itu, Clay membuat kompromi tersebut guna meredam perbedaan yang bisa mengancam pemisahan diri dari negara bagian yang tidak melarang perbudakan.

Satu lagi adalah Omnibus Law pada 22 Februari 1889. Mengatur penerimaan empat negara bagian ke AS: North dan South Dakota, Montana, dan Washington.

Baca juga: Pemerintah Bentuk Satgas Omnibus Law, Apa Tugasnya?

Kanada

Di Negeri "Mapple", ada satu aturan omnibus yang terkenal. Yakni UU Amendemen Hukum Kriminal setebal 120 halaman yang disetujui pada 1968-1969.

Aturan omnibus tersebut disahkan saat kepemimpinan Menteri Kehakiman Pierre Trudeau, yang kelak bakal menjadi Perdana Menteri Kanada.

Saat itu, aturan yang diusulkan Trudeau dianggap "reformasi terpenting dalam hukum pidana yang diterapkan", ulas Gunter.

Aturan tersebut melegalisasi homoseksual, aborsi, lotere, pembatasan kepemilikan senjata, hingga mengatur aturan mengemudi.

Dalam pandangan Gunter, pemerintahan saat itu berusaha untuk meminimalkan dampak negatif yang harus ditanggung.

Baca juga: Penjelasan Mahfud MD soal Omnibus Law yang Bertujuan Mudahkan Investasi

Negara Lain yang Sudah Menerapkan

Di Irlandia, pemerintah setempat mengesahkan Amendemen Kedua Konstitusi pada 1941, berisi perubahan fundamental pada aturan hukum di sana.

Kemudian di Selandia Baru, sebuah Omnibus Law disahkan pada November 2016 berisi legislasi bagi Wellington untuk memasuki Kerja Sama Trans Pasifik (TPP).

Kemudian di Australia, Canberra menelurkan Artikel 55 dalam Konstitusi berisi UU yang mengubah sejumlah perpajakan.

Baca juga: Ada Omnibus Law, Aturan Ketenagakerjaan Akan Lebih Longgar