Pidato Jokowi soal Omnibus Law Ramai, Apa Itu dan Negara Mana Saja yang Menerapkannya?

Dalam editorialnya di Toronto Sun 18 Juni 2012 silam, jurnalis Lorne Gunter menyebut konsep tersebut "anti-demokrasi".

Sebabnya karena sifatnya yang membatasi debat maupun kontrol atas penerapannya, di masa lalu Omnibus Law sering dipakai meloloskan aturan kontroversial.

"Apakah aturan omnibus anti-demokrasi? Tidak diragukan lagi," ulas Gunter dalam tulisannya di Toronto Sun 2012 silam.

Baca juga: Pekan Ini, Pemerintah Ajukan Omnibus Law Perpajakan ke DPR

Negara Mana Saja yang Menggunakannya?

Amerika Serikat (AS)

Negeri "Uncle Sam" itu biasanya cukup sering menggunakan hukum omnibus, utamanya untuk merangkum beberapa aturan yang lebih kecil.

Penggunaaan hukum itu biasanya terjadi dalam aturan untuk mendanai badan pemerintah, dan mencegah penutupan layanan negara (shutdown).

Adapun jika dirunut sejarahnya, pada abad 19, setidaknya AS mencatat mempunyai tiga Omnibus Law yang cukup signifikan.

Salah satunya adalah Kompromi 1850 berisi lima ketentuan berbeda yang dirancang oleh Senator Henry Clay dari Kentucky.

Saat itu, Clay membuat kompromi tersebut guna meredam perbedaan yang bisa mengancam pemisahan diri dari negara bagian yang tidak melarang perbudakan.

Satu lagi adalah Omnibus Law pada 22 Februari 1889. Mengatur penerimaan empat negara bagian ke AS: North dan South Dakota, Montana, dan Washington.

Baca juga: Pemerintah Bentuk Satgas Omnibus Law, Apa Tugasnya?

Kanada

Di Negeri "Mapple", ada satu aturan omnibus yang terkenal. Yakni UU Amendemen Hukum Kriminal setebal 120 halaman yang disetujui pada 1968-1969.