DPR AS Sahkan UU Soroti Penanganan China atas Muslim Uighur

Kompas.com - 04/12/2019, 16:26 WIB
Umat muslim Uighur di Provinsi Xinjiang tengah beribadah. Umat muslim Uighur di Provinsi Xinjiang tengah beribadah.

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - DPR AS dilaporkan telah mengesahkan UU yang menyoroti penanganan China atas Muslim Uighur di Xinjiang.

Aturan itu disebut untuk untuk menangkal "penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan pelecehan" yang dilakukan Beijing.

UU itu nantinya akan menargetkan sejumlah pejabat, seperti Sekretaris Partai Komunis China wilayah Xinjiang, Chen Quanguo.

Baca juga: Lewat Tutorial di TikTok, Gadis Ini Kritik Penanganan China atas Muslim Uighur

Aturan dengan nama UU HAM Uighur 2019 lolos dari DPR AS dengan perbandingan suara 407-1 pada Selasa malam waktu setempat (3/12/2019).

Diwartakan BBC Rabu (4/12/2019), nantinya undang-undang tersebut bakal dibawa ke Senat untuk dibahas, sebelum sampai di tangan Presiden Donald Trump.

Pengesahan UU itu terjadi beberapa hari setelah Trump menandatangani aturan yang mendukung demonstran di Hong Kong.

Apa Isi UU Tersebut?

Dalam ulasannya, DPR AS menyatakan bahwa aturan itu dibuat untuk menangkal "pelanggaran HAM menjijikkan" seperti penahanan massal 1.000.000 orang.

UU itu menyebut China sudah "mendiskriminasi secara sistematis" Muslim Uighur dengan mencabut hak politik dan sipil mereka.

Hak yang disoroti dalam UU HAM Uighur antara lain kebebasan berpendapat, mendapatkan hak hukum, hingga menjalankan agamanya.

Undang-undang itu mencakup sejumlah kebijakan yang diduga dilakukan Beijing kepada minoritas Muslim di Xinjiang, seperti:

  • Pengawasan teknologi tinggi, termasuk di dalamnya pengumpulan sampel DNA dari anak-anak
  • Penggunaan kode QR ketika etnis minoritas itu keluar rumah, untuk melihat seberapa banyak mereka beribadah
  • Pemakaian piranti pengenalan wajah serta suara, dan menerapkan pusat data "kebijakan pencegahan"

Baca juga: Dokumen Bocor Ungkap Cara China Cuci Otak Muslim Uighur

Dalam penjelasannya, UU tersebut menyerukan adanya sanksi bagi pejabat China yang dianggap bertanggung jawab atas pelanggaran HAM di Xinjiang.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Sumber BBC
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Manajer Sidang Pemakzulan: Trump Menipu guna Menangi Pilpres AS 2020

Manajer Sidang Pemakzulan: Trump Menipu guna Menangi Pilpres AS 2020

Internasional
Pemakzulan Trump: Demokrat Tolak Tawaran 'Pertukaran Saksi'

Pemakzulan Trump: Demokrat Tolak Tawaran "Pertukaran Saksi"

Internasional
Tak Sengaja Berikan Kunci Mobil Saat Kampanye, Politisi Peru Ini Minta Bantuan Netizen

Tak Sengaja Berikan Kunci Mobil Saat Kampanye, Politisi Peru Ini Minta Bantuan Netizen

Internasional
Berkunjung ke Gereja di Yerusalem, Presiden Perancis Berteriak ke Keamanan Israel

Berkunjung ke Gereja di Yerusalem, Presiden Perancis Berteriak ke Keamanan Israel

Internasional
[POPULER INTERNASIONAL] Kesaksian Pengantin Pesanan China | Gadis di Gresik Tulis Surat ke PM Australia

[POPULER INTERNASIONAL] Kesaksian Pengantin Pesanan China | Gadis di Gresik Tulis Surat ke PM Australia

Internasional
Ibu di India Ini Jual Rambut Rp 28.000 demi Beri Makan 3 Anaknya

Ibu di India Ini Jual Rambut Rp 28.000 demi Beri Makan 3 Anaknya

Internasional
Berhubungan Seks Saat Jam Kerja, Polisi di New York Ini Dipindahtugaskan

Berhubungan Seks Saat Jam Kerja, Polisi di New York Ini Dipindahtugaskan

Internasional
Korban Meninggal Virus Corona di China Bertambah Jadi 9 Orang, Disebut Bisa Bermutasi

Korban Meninggal Virus Corona di China Bertambah Jadi 9 Orang, Disebut Bisa Bermutasi

Internasional
Debat Lebih dari 12 Jam, Senat AS Setujui Aturan Sidang Pemakzulan Trump

Debat Lebih dari 12 Jam, Senat AS Setujui Aturan Sidang Pemakzulan Trump

Internasional
Pengakuan Pengantin Pesanan di China: 2 Kali Menikah, Sering Dipukuli

Pengakuan Pengantin Pesanan di China: 2 Kali Menikah, Sering Dipukuli

Internasional
Putra Mahkota MBS Dituding Retas Ponsel Jeff Bezos, Arab Saudi Beri Jawaban

Putra Mahkota MBS Dituding Retas Ponsel Jeff Bezos, Arab Saudi Beri Jawaban

Internasional
Permalukan Orang Pakai Piyama di Jalan, Kota di China Meminta Maaf

Permalukan Orang Pakai Piyama di Jalan, Kota di China Meminta Maaf

Internasional
Putra Mahkota Arab Saudi Disebut Retas Ponsel Orang Terkaya Dunia pada 2018

Putra Mahkota Arab Saudi Disebut Retas Ponsel Orang Terkaya Dunia pada 2018

Internasional
Kisah Pengantin Pesanan China: Anak Saya Diejek Anak Pelacur

Kisah Pengantin Pesanan China: Anak Saya Diejek Anak Pelacur

Internasional
Keluarga Editor Mongabay Philip Jacobson yang Ditahan di Indonesia Sudah Diberi Tahu

Keluarga Editor Mongabay Philip Jacobson yang Ditahan di Indonesia Sudah Diberi Tahu

Internasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X