Dapat Mosi Tidak Percaya, Pemerintah Kuwait Mengundurkan Diri

DUBAI, KOMPAS.com - Seluruh pemerintah Kuwait dilaporkan mengumumkan mengundurkan diri setelah mendapat mosi tidak percaya dari anggota parlemen.

Perdana Menteri Sheikh Jaber Mubarak sudah menyerahkan surat pengunduran diri kabinetnya kepada Emir Sheikh Sabah Al Ahmad Al Sabah.

Juru bicara pemerintah Tareq Al Mezrem menerangkan, mereka memutuskan mengundurkan diri untuk memberikan jalan bagi pembentukan kabinet baru.

Baca juga: Iran Dituduh Serang Kilang Minyak Saudi, Pasukan Kuwait Gelar Latihan Perang

Dilansir Gulf News Kamis (14/11/2019), keputusan kabinet Sheikh Jaber itu terjadi setelah mosi tak percaya dari Parlemen Kuwait.

Pada Selasa (12/11/2019), Menteri Pekerjaan Umum dan Permukiman Jenan Ramadan mengumumkan mundur setelah 10 politisi mengajukan mosi.

"Saya sayangnya mengumumkan mundur. Perusahaan dan orang berpengaruh dari mereka yang benar," kata Ramadan di akhir sesi pertanyaan.

Kementerian Pekerjaan Umum disorot karena dianggap gagal mengatasi kendala dan masalah infrastruktur dasar di tengah rencana proyek besar mengubah negara menjadi pusat keuangan dunia.

Kementerian juga dianggap gagal mengungkapkan tanggal pengerjaan proyek, maupun memberikan estimasi kapan bakal diselesaikan.

Pekan Penuh Ketegangan

Pengunduran diri kabinet Sheikh Jaber terjadi setelah pekan penuh ketegangan antara parlemen dengan pemerintah, yang tak jarang terjadi.

Sejumlah politisi sebelumnya mengajukan mosi tidak percaya kepada sejumlah menteri yang berada dalam kepemimpinan Sheikh Jaber.

Misalnya Menteri Dalam Negeri Shaikh Al Jarrah Al Sabah karena dianggap melakukan pelanggaran, dengan voting dilaksanakan pekan depan.

Karena itu, surat pengunduran diri yang disampaikan PM Sheikh Jaber diharapkan bisa menangkal gelombang mosi dari parlemen.

Emir Sabah diprediksi bakal menerima surat tersebut, dan memerintahkan kepada PM Sheikh Jaber untuk mencoba membentuk pemerintahan baru.

Baca juga: Rektor: Mosi Tidak Percaya pada Jokowi Bukan Sikap Resmi Mahasiswa Unpad

Sambut Baik Pengunduran Diri Pemerintah

Sejumlah anggota parlemen seperti Abdul Wahab Al Babteen menyambut baik surat itu, dan mendesak pembubaran parlemen yang merupakan hak konstitusional Emir Kuwait.

"Hal penting adalah membubarkan Dewan Nasional, dan menggelar pemilu dini di mana rakyat Kuwait bisa memilih perwakilan mereka," ujar Babteen kepada Al Rai.

Tetapi, ketua parlemen Marzouq Al Ghanem mengatakan, Emir Sabah sudah memberi tahu dirinya tidak berniat untuk membubarkan mereka.

Karena itu, pemilihan legislatif direncanakan sesuai agenda semula, yakni tahun depan. Abdullah Al Kandari menuturkan, mereka pun bakal fokus menuntaskan tugas.

"Kami tengah menatap rencana untuk memenuhi aspirasi warga Kuwait. Yaitu serius menangkal korupsi dan ketidaksepakatan antar-pemerintah," katanya.

Beberapa pekan terakhir, politisi parlemen menuduh pemerintah Kuwait tidak getol memerangi korupsi, dan bekerja secara tidak harmonis.

Baca juga: Gara-gara Isu Pesugihan, Sejumlah Karyawan Geprek Bensu Ingin Mengundurkan Diri