Indonesia: Kesetaraan Jadi Salah Satu Kunci Pencapaian Ketahanan Pangan

ROMA, KOMPAS.com - Indonesia turut mengirim delegasi untuk berpartisipasi dalam Sidang Komite Ketahanan Pangan Global atau Committee on World Food Security (CFS) ke-46.

Agenda tersebut digelar di kantor pusat Food and Agriculture Organisation (FAO) di Roma, Italia, pada 14-18 Oktober 2019.

Dalam side event bertema "Fighting Hunger between Rights and Inequalities" yang dilaksanakan di sela-sela sidang CFS ke-46, Senin (14/10/2019), Indonesia menjadi salah satu pembicara dan menyampaikan pentingnya pengarusutamaan pendekatan hak atas pangan dalam pencapaian ketahanan pangan.

Kepala BKP Kementan, Dr Agung Hendriadi menyampaikan bahwa kesetaraan merupakan prinsip penting yang harus terus diupayakan dalam implementasi hak atas pangan.

Baca juga: Tandai Peringatan 17 Agustus di Italia, KBRI Roma Pukul Gong

Indonesia telah mengembangkan kerangka kebijakan untuk memperkuat hak atas pangan.

Hak atas pangan sebagai komponen dasar untuk menciptakan sumber daya manusia berkualitas juga telah dijamin dalam UUD 1945.

Kepala BKP juga menyampaikan pengalaman Indonesia dalam mengembangkan beberapa program yang fokus pada aspek ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan.

Selain itu, Indonesia juga telah memberdayakan kelompok wanita tani untuk memanfaatkan pekarangan rumah sebagai sumber pangan keluarga sekaligus sumber tambahan pendapatan melalui program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).

Sampai saat ini, Indonesia telah memberdayakan lebih dari 20.000 kelompok wanita tani, atau setara dengan sekitar 600.000 rumah tangga petani atau 2,5 juta masyarakat.

Baca juga: Sakit dan Berbaring di Ambulans, Pria Ini Nyoblos di KBRI Singapura

Upaya yang dilakukan tersebut telah berdampak pada penurunan rasio gini dan tingkat kemiskinan, khususnya kemiskinan pedesaan.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, persentase penduduk miskin di Indonesia telah turun dari 11,25 persen pada tahun 2014 menjadi 9,82 persen pada tahun 2018.

Selain itu, inflasi pangan menurun dari 10,5 persen pada tahun 2014 menjadi 3,41 persen pada tahun 2018.

Menurut Kepala BKP, upaya Indonesia membangun ketahanan pangan telah berhasil mengurangi dan menurunkan angka rawan pangan dari 16,94 persen pada tahun 2014 menjadi 8,23 persen pada 2018.

Keseriusan Indonesia dalam memperjuangkan hak atas pangan mendapat apresiasi dari Pelapor Khusus Hak Atas Pangan PBB, Hilal Elver.

Keseriusan itu terlihat dari penyusunan kerangka kebijakan terkait hak atas pangan, seperti UUD 1945 dan UU Pangan No. 18 tahun 2012, serta implementasinya untuk mengangkat derajat masyarakat Indonesia, khususnya di pedesaan.

Baca juga: KBRI Kairo Beri Penghargaan 201 Mahasiswa Berprestasi Al Azhar

"Kami mengapresiasi Pemerintah Indonesia dalam keseriusannya memperjuangkan hak atas pangan bagi masyarakat," ujar Hilal.

"Perlindungan hak atas pangan di bawah peraturan perundang-undangan adalah bentuk perlindungan yang paling efektif karena hak atas pangan dilindungi oleh konstitusi negara yang memiliki kekuatan hukum."

"Memasukkan pendekatan hak atas pangan dalam peraturan perundang-undangan dapat mengubah pola pikir masyarakat, sehingga hak atas pangan dapat terimplementasi dengan baik," tambahnya.

Peringatan Hari Pangan Sedunia 2019 dan HUT ke-74 FAO di Roma mengambil tema "Our actions are our future, healthy diets for a #ZeroHunger world" (aksi kita adalah masa depan kita, diet sehat untuk dunia bebas kelaparan).