Kompas.com - 09/10/2019, 15:29 WIB

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Gedung Putih melakukan boikot dengan menolak bekerja sama dalam upaya penyelidikan pemakzulan Presiden Donald Trump.

Dalam surat yang dikirim kepada para pemimpin Demokrat, mereka menyebut investigasi itu "tak berdasar" dan "gagal secara konstitusional".

Dilaporkan BBC Rabu (9/10/2019), terdapat tiga komite DPR AS dari Demokrat yang memimpin penyelidikan pemakzulan terhadap Trump.

Baca juga: Narasi Pemakzulan Presiden Dinilai Terlalu Mengada-ada

Investigasi itu dimaksudkan mencari tahu apakah presiden 73 tahun itu sengaja menahan bantuan Ukraina untuk menyelidiki Joe Biden.

Joe Biden adalah mantan Wakil Presiden AS yang diprediksi menjadi lawan terkuat Trump dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) AS 2020 mendatang.

Surat boikot itu muncul beberapa jam setelah Duta Besar untuk Uni Eropa hadir dalam pemanggilan untuk memberi kesaksian penyelidikan.

Penasihat Gedung Putih Pat Cipollone mengirim surat delapan halaman kepada Ketua DPR AS Nancy Pelosi dan tiga ketua komite DPR.

Dia menuduh elite oposisi itu "melanggar keadilan dasar dan proses hukum yang diamantkan konstitusi", khususnya dengan menggelar investigasi.

Surat itu menuduh Demokrat mencoba mengubah hasil Pilpres 2016, dan menjadikan investigasi untuk melanggar serta tidak valid.

"Dalam rangka memenuhi tugas rakyat AS, Presiden Trump dan pemerintahannya tak bisa berpartisipasi dalam penyelidikan partisan dan inkonstitusional Anda," ulas surat Gedung Putih.

Sebagai tanggapan, Pelosi menyatakan surat itu "mempunyai arti yang salah", dan menuduh Trump berusaha membuat pelanggaran ada hal normal.

"Tuan Presiden, Anda tidak berada di atas hukum. Anda akan mempertanggungjawabkan perbuatan Anda," tegas Pelosi dalam jawabannya.

Sebelumnya pada pekan lalu, percakapan Duta Besar untuk Uni Eropa Gordon Sondland dengan diplomat AS lain dirilis pekan lalu.

Dalam kicauannya, Trump mengatakan Duta Besar Sondland hanya akan tampil dalam sidang dengar pendapat "kanguru".

Baca juga: Muncul Informan Pelapor Kedua dalam Penyelidikan Pemakzulan Trump

Ketua Komite Intelijen DPR AS Adam Schiff, satu dari tiga komite yang menyelidiki Trump, menyebut Sondland punya surel dan pesan yang ada kaitannya dengan penyelidikan.

"Dengan kegagalan Kementerian Luar Negeri dalam menyampaikan dokumen ini, maka mereka sudah berusaha menghalangi fungsi konstitusional Konges," tegasnya.

Trump berada dalam arus pemakzulan setelah dia menelepon Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk menyelidiki putra Biden, Hunter.

Trump dan pendukungnya percaya, Joe Biden menggunakan posisinya sebagai Wapres AS untuk menekan Kiev agar persoalan hukum yang dialami anaknya gugur.

Seorang sumber yang mendengar rekaman telepon 25 Juli merasa bahwa Trump sudah menggunakan wewenangnya untuk memengaruhi Pilpres 2020.

Setelah itu dalam konferensi pers, Pelosi mengumumkan DPR AS yang dikuasai Demokrat bakal melakukan penyelidikan pemakzulan Trump.

Baca juga: Jokowi di Antara Tekanan Terbitkan Perppu KPK dan Narasi Pemakzulan...

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Sumber BBC
Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.