Jerman Kembali Catat Rekor Izin Ekspor Senjata

BERLIN, KOMPAS.com - Jerman kembali mencatatkan rekor tertinggi dalam ekspor senjatanya, menurut persetujuan perdagangan senjata yang dikeluarkan pemerintah setempat.

Kebanyakan pembelinya datang dari Uni Eropa dan anggota NATO.

Sampai dengan akhir Oktober tahun ini, bisnis ekspor senjata Jerman yang telah mendapat izin mencapai nilai 6,35 miliar euro (sekitar Rp 98,7 triliun), menurut Kementerian Ekonomi dalam pernyataan yang dirilis hari Senin (7/10).

Sehingga pada akhir tahun ini, nilai ekspor senjata kemungkinan besar bakal mencatatkan rekor tertinggi. Angka tersebut dimuat dalam tanggapan Kementerian Ekonomi yang dikirim kepada Partai Hijau.

Bisnis ekspor senjata mencatat peningkatan 75 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Baca juga: Jerman Sepakati Ekspor Senjata ke Arab Saudi Senilai Rp 4,4 Triliun

Rekor tertinggi ekspor senjata hingga saat ini tercatat senilai 7,86 miliar euro yang dicapai tahun 2015.

Izin penjualan senjata selama ini dikeluarkan oleh Dewan Keamanan yang dipimpin oleh Kanselir Angela Merkel.

Anggota komisi ini antara lain Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum, Kementerian Ekonomi, Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.

Volume izin penjualan senjata memang bukan memuat nilai pengiriman senjata, melainkan bisnis senjata yang sudah disetujui pemerintah.

Volume bisnis senjata yang disetujui ini dianggap sebagai indikator kebijakan pemerintah Jerman soal penjualan senjata.

Isu Kontroversial

Kebanyakan penjualan senjata yang diizinkan ditujukan kepada mitra-mitra Jerman yang termasuk anggota Uni Eropa dan anggota NATO.

Salah satu bisnis terbesar senilai 1,77 miliar euro (sekitar Rp 27,5 triliun) ditujukan ke Hongaria, yang anggota Uni Eropa maupun NATO.

Hongaria tahun ini memang mencoba menggandakan anggaran militernya.

Baca juga: Khawatir Dipakai Perang, Norwegia Hentikan Ekspor Senjata ke UEA

Namun kritik muncul atas izin penjualan senjata ke Mesir dan ke Uni Emirat Arab, yang mana kedua negara itu terlibat dalam perang di Yaman.

Pemerintah Jerman sebenarnya memutuskan untuk meredam ekspor senjata ke kawasan konflik atau ke negara yang terlibat dalam konflik militer. Namun dalam "situasi pengecualian" ekspor senjata bisa diizinkan.