AS "Beri Jalan" Turki untuk Menginvasi Utara Suriah

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Amerika Serikat (AS) menyatakan, mereka tak akan mendukung atau berpartisipasi dalam rencana Turki menginvasi utara Suriah.

Pernyataan itu memunculkan kekhawatiran bahwa Washington hendak meninggalkan milisi Kurdi yang menjadi sekutu dalam memerangi ISIS.

Gedung Putih menyatakan, keputusan itu diambil setelah percakapan telepon antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.

Baca juga: Konvoi Militer Turki Diserang Suriah, 3 Warga Sipil Tewas

Dilansir Sky News Minggu (6/10/2019), sekitar 1.000 tentara AS yang berada di kawasan utara Suriah bakal ditarik "sesegera mungkin".

"Pasukan AS tidak akan mendukung atau terlibat di dalam operasi, Turki bakal segera mengeksekusi operasi ke Utara Suriah," terang Washington dikutip BBC.

Turki ingin membersihkan milisi Kurdi, yang mereka anggap sebagai teroris, dari perbatasan. Erdogan pun telah mengancam bakal menggelar operasi militer.

Milisi Kurdi, melalui organisasi Unit Perlindungan Rakyat (YPG), telah mendapat sokongan luar biasa dari Washington selama operasi melawan ISIS.

Januari lalu, Trump sempat mengancam bakal menghancurkan ekonomi Turki jika mereka berani menyerang pasukan Kurdi, di tengah rencananya untuk memulangkan serdadu AS dari Suriah.

Baik politisi Demokrat maupun Republik memperingatkan, serangan Ankara ke Kurdi bakal mengkhawatirkan sekutu AS di seluruh dunia.

Keterangan dari Gedung Putih memaparkan, Ankara bakal bertanggung jawab atas tahanan ISIS setelah Perancis, Jerman, dan negara lain menolak permintaan mereka.

Seorang sumber pejabat senior AS mengungkapkan, jika Turki menyerang, maka Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang dimotori Kurdi bakal merespons dengan militer skala besar.

Ucapan sumber tersebut ditegaskan juru bicara SDF, Mustafa Bali. "Kami tak akan ragu melawan hingga perang penghabisan di seluruh perbatasab demi MELINDUNGI rakyat kami," tegasnya.

Kebijakan Trump untuk memulangkan pasukan AS dan tidak mendukung Kurdi membuat Menteri Pertahanan James Mattis mengundurkan diri sebagai bentuk protes Desember lalu.

Mattis maupun pejabat Pentagon menyuarakan kekhawatiran penarikan itu bakal memicu kebangkitan ISIS di Suriah, terlebih jika SDF mengabaikan tahanan teroris karena merespons Turki.

Selama percakapan telepon Erdogan dan Trump, keduanya juga membahas "zona aman"di timur Sungai Eufrat sebagai penyangga militer Turki dan Kurdi.

Selain memerangi "teroris", zona aman itu juga digunakan untuk memulangkan setidaknya dua juta dari 3,6 juta pengungsi Suriah.

Pada Sabtu (5/10/2019), Erdogan sempat mengancam bakal meluncurkan operasi lintas perbatasan dalam beberapa hari ke depan.

Baca juga: Turki Larang Kandidat Pro-Kurdi Pemenang Pemilu untuk Menjabat