Pemimpin Hong Kong Mengaku Belum Tahu Seruan Mahathir Supaya Dia Mundur

HONG KONG, KOMPAS.com - Pemimpin Hong Kong Carrie Lam menanggapi seruan Perdana Menteri Mahathir Mohamad yang menghendakinya mundur buntut demonstrasi yang terjadi.

Lam menanggapinya dalam konferensi pers ketika mengumumkan aturan pelarangan penggunaan masker wajah bagi demonstran.

Jurnalis SCMP Sum Lok-kei menanyakan apakah Pemimpin Hong Kong 62 tahun itu punya tanggapan atas seruan Mahathir supaya mundur.

Baca juga: Mahathir Nilai Pemimpin Hong Kong Harus Mundur Buntut Demonstrasi yang Terjadi

Dilansir Jumat (4/10/2019), dia mengaku belum membaca seruan PM berjuluk Dr M itu. Namun dia menegaskan bahwa semua orang punya kebebasan berpendapat.

Sebelumnya, Mahathir menyebut Carrie Lam harus mundur jika ingin meredakan demonstrasi yang sudah berlangsung sejak Juni itu.

Ketika hadir dalam sebuah konferensi hukum, PM berusia 94 tahun tersebut menerangkan Lam menghadapi dilema.

Yakni apakah mematuhi pemerintah pusat China, ataukah memmberikan konsesi bagi para demonstran yang terus menggoyangnya.

Mahathir kemudian mengomparasikannya dengan tragedi di Lapangan Tiananeman yang terjadi pada 1989 silam.

"Dia tahu konsekuensi dari menolak (RUU Esktradisi). Itu terjadi di China, dalam insiden Tiananmen," ulas PM dari koalisi Pakatan Harapan itu.

Mahathir menerangkan, saat itu para demonstran yang melakukan aksi juga mempunyai kerabat militer di kawasan tersebut.

Jadi menurut Mahathir, Beijing pun mendatangkan pasukan dari daerah lain, dan memberikan penumpasan yang kemudian berujung pada tragedi.

"Saya pikir pada akhirnya, ini yang mungkin dilakukan China. Namun bagi pemerintah (Lam), saya pikir solusi terbaik adalah dia mundur," paparnya.

Dalam jumpa pers, Lam mengumumkan larangan di mana pelanggar bakal dijatuhi penjara satu tahun atau denda hingga Rp 45 juta.

Dia menyatakan aturan tersebut bakal berlaku secara otomatis pada Jumat tengah malam waktu setempat. Namun, dia menegaskan Hong Kong belum berada dalam status darurat.

Kepala eksekutif sejak 2017 itu menjelaskan, dasar dari penerapan aturan itu adalah banyak demonstran yang menyembunyikan identitas mereka demi menghindari konsekuensi hukum.

"Kami berharap hukum bakal memberikan efek jera. Keputusan ini tidak mudah. Namun begitu penting. Saya ingin menekankan Hong Kong tidak berada dalam keadaan darurat," tegasnya.

Baca juga: Akhirnya, Pemimpin Hong Kong Umumkan Larangan Pemakaian Masker Wajah bagi Demonstran