Bertemu DK PBB, Menlu Retno Sampaikan Tiga Poin Pemberantasan Terorisme

KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menyampaikan tiga poin guna melawan gerakan terorisme global dihadapan Dewan Keamanan (DK) PBB di New York, Amerika Serikat (AS), pada Rabu (25/9/2019).

Hal tersebut dilakukannya saat menghadiri debat tingkat Menteri DK PBB dengan tema Kerjasama PBB, Organisasi Regional, dan Sub-regional untuk Mendukung Perdamaian dan Keamanan dalam Pemberantasan Terorisme.

"Terorisme selalu menemukan cara dan bentuk baru untuk mengancam dunia," ucap dia dalam pernyataan tertulis, Jumat (27/9/2019).

Poin pertama yakni pentingnya penguatan upaya pencegahan penyebaran ideologi terorisme pada tingkat nasional.

Baca juga: Aktif di Media Sosial, Kemenlu Sabet Penghargaan

Kedua, penguatan mekanisme regional dan sub-regional yang tepat dalam penanggulangan terorisme.

Lalu, sinergi strategi penanggulangan terorisme pada tingkat global, sub-regional, regional dan nasional.

Kerja sama antara PBB dan organisasi regional, imbuh dia, dinilai penting untuk mencegah, memberantas, dan melindungi masyarakat dari ancaman terorisme, baik di masa kini maupun di masa mendatang.

Tak hanya menyampaikan pendapat, Retno pun berbagi pengalaman mengatasi terorisme di tingkat nasional dan kawasan Asia Tenggara yang dapat menjadi pembelajaran bagi kawasan lainnya.

Baca juga: Di Sidang PBB Menlu Retno Bahas 3 Isu

“Indonesia bersama dengan Malaysia dan Filipina telah mengembangkan mekanisme kerja sama trilateral untuk mengatasi ancaman kelompok teroris di Laut Sulu,” jelas Retno.

Dalam kesempatan tersebut, Retno juga menyampaikan langkah Pemerintah Indonesia menyusun rencana aksi nasional penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme dengan merujuk pada dokumen ASEAN dan Sekjen PBB.

Sekadar informasi, kegiatan debat tingkat Menteri DK PBB merupakan salah satu kegiatan utama Presidensi Rusia di DK PBB pada September 2019.

Adapun pertemuan tersebut dipimpin Menlu Rusia, Sergey Lavrov, dan dihadiri sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara anggota DK PBB.

Pembahasan debat difokuskan pada peran organisasi regional dalam memperkuat upaya penanggulangan terorisme, termasuk melalui kerjasama dengan PBB.

“Kedua topik tersebut selaras dengan prioritas keanggotaan Indonesia pada DK PBB," terang Retno