Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terancam Dimakzulkan, Apa Kesalahan Presiden Trump?

Kompas.com - 26/09/2019, 08:04 WIB
Agni Vidya Perdana

Penulis

KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat telah resmi mengumumkan memulai proses penyelidikan formal untuk pemakzulan Presiden Donald Trump.

Tujuan dari penyelidikan tersebut adalah guna menemukan bukti terkait tuduhan yang dilayangkan DPR AS terhadap Trump, yang jika terbukti maka bakal melengserkannya dari jabatan presiden.

Tetapi apa sebenarnya kesalahan yang telah dilakukan Trump, sehingga dia layak dimakzulkan?

Tuduhan utama yang mendasari DPR AS, yang dikuasai Partai Demokrat, hingga akhirnya memutuskan bahwa presiden perlu untuk dimakzulkan adalah dugaan bahwa Trump telah menyalahgunakan kekuasaannya sebagai presiden AS.

Baca juga: DPR AS Umumkan Buka Penyelidikan Resmi untuk Pemakzulan Presiden Trump

Trump dituduh telah melanggar konstitusi dan sumpah jabatannya dengan menghubungi dan meminta bantuan pemerintah asing. Dia juga disebut menekan pemerintah asing tersebut.

Dalam hal ini, Trump diketahui telah melakukan sambungan telepon dengan pemimpin Ukraina Volodymyr Zelensky dan meminta pemerintah negara itu untuk melakukan penyelidikan terhadap mantan wakil presiden AS, Joe Biden.

Lantas apa kaitan Biden dengan Ukraina? Untuk memahami hal itu maka perlu melihat kembali saat Biden masih menjabat sebagai wakil presiden pada 2014.

Pada saat itu, putra Joe Biden, Hunter, bergabung sebagai anggota dewan di perusahaan migas Ukraina, Burisma, yang sempat diselidiki atas dugaan penggelapan pajak.

Baca juga: DPR AS Mulai Penyelidikan Pemakzulan Trump, Bagaimana Prosesnya?

Biden pun sempat terbang langsung ke Kiev untuk mengkoordinasikan bantuan AS dan menekan pejabat Ukraina untuk memberlakukan reformasi anti-korupsi.

Pada 2016, perusahaan Burisma dinyatakan tidak terbukti bersalah. Tiga tahun kemudian, perjanjian Hunter dengan Burisma selesai dan dia pun meninggalkan perusahaan itu.

Tak lama setelahnya, pada 25 April 2019 Joe Biden mengumumkan maju sebagai kandidat calon presiden Partai Demokrat untuk pemilu 2020.

Biden saat ini menjadi kandidat terkuat Partai Demokrat yang diperkirakan bakal menjadi lawan Trump dalam pemilu 2020.

Kemudian pada Juli lalu, Trump memerintahkan penangguhan bantuan militer senilai hampir 400 juta dollar AS atau Rp 5,6 triliun untuk Ukraina.

Baca juga: Terancam Dimakzulkan, Trump: Itu Pelecehan Presiden!

Beberapa hari kemudian, Trump menghubungi Zelensky dan diduga telah meminta Ukraina untuk menggelar penyelidikan terhadap Biden dan putranya, Hunter, terkait tuduhan korupsi.

Trump diduga sengaja melakukan hal itu guna menjegal langkah Biden dalam pemilu 2020 dan meloloskan Trump kepada masa jabatan presiden keduanya.

"Presiden harus bertanggung jawab. Tidak ada orang yang berada di atas hukum," kata Nancy Pelosi, ketua DPR AS saat mengumumkan dimulainya penyelidikan formal terhadap Trump, Selasa (24/9/2019).

"Tindakan Presiden Trump mengungkap fakta yang tidak terhormat tentang pengkhianatan presiden atas sumpah jabatannya dan terhadap keamanan nasional serta integritas pemilu kita," ujar Pelosi.

"Karena itu, hari ini saya mengumumkan bahwa Dewan Perwakilan melangkah maju dengan penyelidikan pemakzulan resmi," lanjutnya.

Trump, pada gilirannya, telah mengakui bahwa dirinya berbicara dengan Zelensky tentang Biden dalam panggilan telepon itu dan mengatakan bahwa dia telah menangguhkan bantuan ke negara tersebut.

Baca juga: Penyelidikan Pemakzulan Trump Digelar, Ketua DPR AS: Tak Ada yang Lebih Tinggi dari Hukum

Kendati demikian, Trump menolak tuduhan bahwa kedua hal tersebut saling berkaitan dan mengatakan bahwa penangguhan bantuan tersebut dilakukan guna mendorong negara-negara Eropa untuk meningkatkan dukungan mereka kepada pemerintah Ukraina.

Sementara Pelosi, yang menentang keras langkah pemakzulan presiden, semula berharap agar Demokrat dapat tetap fokus dalam mengamankan kursi Senat dan Gedung Putih pada 2020.

Akan tetapi setelah tujuh petinggi Demokrat yang moderat menyatakan mendukung penyelidikan pemakzulan secara penuh, maka sedikitnya 170 dari 235 anggota DPR AS dari Partai Demokrat mendukung langkah itu.

"Saya ada di sana.. pada tahun 1990-an ketika kami menulis undang-undang tentang pengungkap rahasia (whistleblower) dan terus menulisnya untuk memastikan keamanan intelijen kami dan pengungkap rahasia kami," kata Pelosi.

Baca juga: Dirinya Hendak Dimakzulkan, Trump Telepon Ketua DPR AS

"Saya tahu tujuan undang-undang itu. Dan kami melanjutkan dengan keseimbangan dan kehati-hatian saat kami menuliskannya."

"Saya dapat mengatakan dengan otoritas, tindakan pemerintah Trump telah merusak, baik keamanan nasional maupun intelijen kita, serta perlindungan kita terhadap pelapor, lebih dari keduanya," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com