DPR AS Mulai Penyelidikan Pemakzulan Trump, Bagaimana Prosesnya?

Jika bukti-buktinya cukup kuat, panitia membuat pasal-pasal tentang pemakzulan, yang setara dengan tuduhan kriminal, dan mengirimkannya ke Dewan.

Baca juga: Ketua DPR AS: Trump Tak Berharga untuk Dimakzulkan

Nantinya, Dewan dapat meloloskan pasal dengan suara mayoritas sederhana untuk "memakzulkan" presiden.

Selanjutnya pasal yang telah disetujui mayoritas anggota Dewan akan dibawa ke Senat, di mana persidangan berlangsung.

Perwakilan dari Dewan akan bertindak sebagai jaksa, sementara presiden dan pengacaranya mempresentasikan pembelaannya.

Ketua Mahkamah Agung memimpin persidangan di Senat.

Senat yang beranggotakan 100 orang kemudian memberikan suara atas dakwaan tersebut. Diperlukan mayoritas dua pertiga suara anggota Senat untuk menghukum dan mengeluarkan presiden.

Jika presiden dinyatakan bersalah, wakil presiden kemudian mengambil alih Gedung Putih.

Baca juga: Trump: Jika Saya Dimakzulkan, Rakyat Bakal Memberontak

Tuduhan terhadap Trump

Tuduhan yang memenuhi standar konstitusi "kejahatan tingkat tinggi atau pelanggaran ringan" yang sangat luas diperlukan untuk mengajukan proses pemakzulan presiden.

Dalam kasus Trump, tuduhan tersebut yakni dugaan penyalahgunaan kekuasaan karena menggunakan jabatan sebagai presiden AS untuk menekan Ukraina agar melakukan penyelidikan terhadap saingannya dari Demokrat, Joe Biden dan putranya, Hunter, yang memiliki bisnis di Ukraina.

Trump diduga menggunakan kewenangan sebagai presiden AS untuk menangguhkan bantuan kepada Ukraina jika tidak bersedia melakukan penyelidikan terhadap Biden.

Baca juga: Trump: Jika Saya Dimakzulkan, Semua Orang Akan Miskin

Trump, pada gilirannya, telah mengakui bahwa dirinya berbicara dengan Zelensky tentang Biden dalam panggilan telepon itu dan mengatakan bahwa dia telah menghentikan bantuan ke negara tersebut untuk sementara, sebelum dicairkan minggu lalu.

Kendati demikian, Trump menolak tuduhan bahwa kedua hal tersebut saling berkaitan dan mengatakan bahwa pembekuan bantuan tersebut guna mendorong negara-negara Eropa untuk meningkatkan dukungan mereka kepada pemerintah Ukraina.