Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Sidang Umum PBB, Trump Serang China soal Perdagangan dan Hong Kong

Kompas.com - 24/09/2019, 23:43 WIB
Ardi Priyatno Utomo

Penulis

NEW YORK, KOMPAS.com - Presiden AS Donald Trump menyerang China soal kebijakan perdagangan dan Hong Kong ketika berpidato dalam Sidang Umum PBB.

Dalam hari pertama sidang, Trump menyinggung teori pencapaian China di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sejak 2001 merupakan sebuah kesalahan.

Dikutip SCMP Selasa (24/9/2019), Trump menyebut Beijing tak hanya menolak untuk mengadopsi reformasi yang dijanjikan. Tapi juga dianggap "menyiksa" pasar.

Baca juga: Bakar Bendera China saat Demo Hong Kong, Gadis Berusia 13 Tahun Ditahan

Dia menuturkan China mengadopsi sistem yang menghambat pasar, melakukan subsidi besar, memanipulasi mata uang, transfer teknologi secara paksa, hingga pencurian kekayaan intelektual.

"Selama bertahun-tahun, penyiksaan ini diabaikan, ditoleransi, bahkan didukung," kata presiden ke-45 AS itu seperti diberitakan AFP.

Trump menyinggung bahwa "globalisme" sudah membuat para pemimpin dunia seolah tidak peduli dengan kepentingan yang dibutuhkan negaranya.

"Masa di mana Beijing sudah menyiksa sistem sudah berakhir," tutur Trump. Saat dia berpidato, ada pejabat China yang mencatat kata-katanya.

Komentar presiden 73 tahun itu terjadi setelah China dan AS terlibat dalam perang dagang yang saat ini sudah memasuki bulan ke-16.

Dalam pekan-pekan ke depan, delegasi China diberitakan bakal berkunjung ke Washington untuk mendiskusikan masalah seperti perlindungan intelektual.

Mengomentari perang dagangnya, Trump berkata dia berharap kedua negara bisa mencapai perjanjian perdagangan yang dianggap bermanfaat.

"Namun saya akan tegaskan sekali lagi, saya tidak akan menerima kesepakatan yang tidak mengunntungkan bagi rakyat AS," ujar Trump dalam Sidang Umum PBB.

Kemudian soal Hong Kong, Trump menyatakan bahwa pemerintahannya "memperhatikan secara serius" aksi protes yang terjadi sejak Juni lalu.

Pusat finansial dunia itu jatuh dalam krisis sejak Kepala Eksekutif Carrie Lam memperkenalkan RUU Ekstradisi yang dianggap cengkeraman terbaru dari China.

Meski Lam kemudian mengumumkan RUU itu ditunda, demonstrasi tetap terjadi dengan tuntutan kini meluas menjadi seruan reformasi demokrasi.

"Dunia begitu berharap bahwa pemerintah China akan menghormati komitmen mereka, dan melindungi kebebasan maupun demokrasi Hong Kong," tegas dia.

Presiden dari Partai Republik itu menyebut cara China dalam menangani krisis akan berdampak dalam peran mereka di dunia dalam masa mendatang.

Dia menyatakan supaya China menghormati "satu negara, dua sistem" yang membuat Hong Kong menikmati kebebasan berpendapat yang tak didapat di daratan utama.

Baca juga: Imbas Perang Dagang, Golkar Berharap China Merelokasi Pabrik ke Indonesia

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com