Sri Mulyani: Ekonomi Indonesia Harus Dilindungi dari Kicauan Trump di Twitter

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, ekonomi Indonesia harus mendapat perlindungan dari kicauan Presiden AS Donald Trump di Twitter.

Menurut Menkeu Sri, mereka butuh "sistem kekebalan yang lebih baik" untuk menangkal risiko eksternal, termasuk di dalamnya twit Trump yang mengacaukan prospek ekonomi terbesar di Asia Tenggara.

Baca juga: Sri Mulyani: Perjalanan Hidup Habibie Inspirasi bagi Semua

Dilaporkan Bloomberg Kamis (12/9/2019), saat ini Indonesia menghadapi ketidakpastian antara lain perang dagang AS dengan China maupun perlindungan dari Brexit.

Dalam forum di Jakarta, Sri Mulyani juga memaparkan faktor lain seperti fluktuasi harga komoditas, moderasi pertumbuhan di China, geopolitik, hingga perubahan iklim.

Dia menjelaskan, Indonesia sudah dua kali merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun ini. Menurutnya, negara harus mempertahankan ruang fiskal untuk bermanuver.

"Karena tidak ada jaminan dunia akan terus tumbuh secara positif," terang menkeu berusia 57 tahun itu. Dia menyebut kicauan Trump bisa berdampak bagi ekonomi.

"Setiap kicauan yang dibuat Trump di Twitter berisi sentimen, ekspektasi, dan proyeksi ekonomi. Kami perlu sistem imun lebih baik untuk mencegah penularan," katanya.

Sri Mulyani melanjutkan, saat ini Indonesia berambisi untuk menjadi negara dengan ekonomi terkuat kelima di dunia dalam jangka waktu 25 tahun mendatang.

Pada 2045 mendatang, populasi pun diprediksi bertambah dari 265 juta menjadi 319 juta. Pemerintah menargetkan adanya pertambahan per kapita.

Tahun lalu, Bank Dunia mencatat pendapatan per kapita Indonesia adalah 3.840 dollar, atau Rp 53,5 juta. Targetnya di 2045 mencapai 23.199 dollar AS, atau Rp 323,4 juta.

Tetap saja, lanjut Sri Mulyani, pertumbuhan Indonesia tidak mendapat jaminan. Dia pun menuturkan pemerintah harus mengatasi sejumlah permasalahan.

Antara lain menyangkut infrastruktur, sumber daya manusia, teknologi, birokrasi pemerintah, perencanaan tata ruang, serta sumber daya ekonomi dan keuangan.

"Regulasi yang ramah diperlukan untuk meningkatkan produktivitas Indonesia supaya lebih kompetitif," terang menkeu yang pernah menjabat direktur pelaksana di Bank Dunia itu.

Dia merujuk kepada seruan Presiden Joko Widodo untuk melakukan reformasi dengan melepaskan "borgol" yang dianggap membatasi ekonomi Indonesia.

Sri Mulyani menerangkan sekitar 70 peraturan yang dianggap menghambat iklim investasi tengah ditinjau ulang.

Baca juga: BPJS Kesehatan Setuju Usulan Sri Mulyani Naikkan Biaya Iuran