Di Hadapan PBB, Pakistan Peringatkan Ancaman Genosida di Kashmir

JENEWA, KOMPAS.com - Pemerintah Pakistan membawa isu pendudukan militer India di wilayah Kashmir ke dalam forum hak asasi manusia di PBB dan memperingatkan ancaman terjadinya genosida.

Disampaikan Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mehmood Qureshi di hadapan forum, pada Selasa (10/9/2019), bahwa pendudukan militer ilegal oleh India di wilayah mayoritas Muslim di Kashmir dapat memicu timbulnya ketakutan akan terjadinya genosida.

"Kesedihan dan trauma dari kota-kota, pegunungan, dataran, dan lembah di Jammu dan Kashmir yang diduduki India menggema hari ini, dengan kengerian tentang Rwanda, Srebrenica, Rohingya, dan pogrom di Gujarat, sebagai pengingat," kata Qureshi, kepada Dewan HAM PBB.

Baca juga: Hindari Kerusuhan, Otoritas India Tahan 4.000 Warga Kashmir

"Orang-orang di Jammu dan Kashmir yang diduduki India telah melihat yang terburuk.. Saya merinding menyebut kata genosida di sini, tapi saya harus."

"Orang-orang Kashmir di wilayah pendudukan, sebagai kelompok orang-orang satu negara, etnis, ras, dan kepercayaan, menghadapi ancaman besar terhadap kehidupan, cara hidup, dan mata pencaharian mereka dari rezim pembunuh, misoginis, dan xenofobik," lanjutnya, dikutip Reuters.

Tidak ada komentar langsung yang datang dari perwakilan India di dewan HAM PBB.

India dan Pakistan sama-sama menguasai sebagian wilayah Kashmir dan pada saat yang sama mengklaim seluruh wilayah yang disengketakan itu.

Baca juga: India Kecam Campur Tangan Dunia Internasional dalam Masalah Kashmir

Kedua negara telah dua kali berperang di wilayah itu dan kerap kali terlibat baku tembak di garis kontrol sepanjang 740 kilometer yang merupakan perbatasan de facto.

Otoritas India telah membanjiri lembah Kashmir dengan pasukan militer, membatasi pergerakan, serta memutus layanan komunikasi, setelah Perdana Menteri Narendra Modi memerintahkan penghapusan status otonomi khusus wilayah itu pada 5 Agustus lalu.

Layanan komunikasi, termasuk internet, di Kashmir yang diduduki India masih dibatasi hingga saat itu.

"Saya tidak melihat, dalam situasi lingkungan saat ini, memungkinkan terjadi perjanjian bilateral dengan India," kata Qureshi kepada wartawan di Jenewa.

Qureshi juga mendesak kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Dewan Keamanan untuk mengambil tindakan guna meredakan ketegangan di wilayah Kashmir India.

Baca juga: PM Pakistan Tuding India Rencanakan Aksi Militer ke Wilayah Kashmir

"Hari ini, delapan juta warga Kashmir dipenjara, dirampas kebebasan politik dan sipilnya."

"Dunia tidak bisa hanya diam. Dunia tidak boleh hanya diam. Dan apabila mereka diam, mereka akan menjadi bagian dari kelalaian kriminal ini," kata Qureshi.

Otoritas India telah memerangi pemberontak separatis di wilayah Kashmir yang diduduki, sejak akhir 1980-an, dan menuding Muslim Pakistan telah mendukung mereka.

Tuduhan itu telah dibantah Pakistan dan mengatakan bahwa mereka hanya menawarkan dukungan politik kepada rakyat Kashmir.

Baca juga: Perdamaian di Kashmir yang Kini Hanya Sebatas Mimpi