Pemerintah Bangladesh juga menugaskan kembali pejabat senior pemerintah yang mengizinkan sekitar 200.000 Rohingya untuk ambil bagian dalam demonstrasi yang menandai peringatan dua tahun eksodus massal pada 25 Agustus, beberapa hari setelah upaya pemulangan.
Otoritas Bangladesh sejak saat itu telah memerintahkan penutupan layanan telepon seluler di kamp-kamp pengungsi, sementara layanan internet juga telah ditangguhkan di malam hari.
Langkah pemerintah dalam membatasi layanan komunikasi dan informasi itu menuai kritikan dari kelompok hak asasi manusia, Human Rights Watch, yang mendesak pemerintah Bangladesh untuk mengakhirinya, mengatakan bahwa hal itu hanya akan memperburuk keadaan.
Baca juga: Nasib Pengungsi Rohingya, Edarkan Narkoba dan Ditembak Pasukan Bangladesh
"Pihak berwenang harus mengambil pendekatan di tingkat kepala daripada bereaksi berlebihan terhadap ketegangan dan protes dengan mengisolasi para pengungsi Rohingya di kamp-kamp," kata direktur HRW Asia, Brad Adams, dalam sebuah pernyataan.
Sekitar 740.000 warga minoritas Muslim Rohingya melarikan diri dari kampung halaman mereka di Rakhine ke Bangladesh tenggara setelah tindakan keras militer Myanmar pada Agustus 2017.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.