Pemimpin Hong Kong Berniat Cabut UU Ekstradisi yang Kontroversial

HONG KONG, KOMPAS.com - Pemimpin Hong Kong Carrie Lam dilaporkan berniat mencabut UU Ekstradisi yang dianggap kontroversial, dan menjadi penyebab demo selama tiga bulan terakhir.

Lam yang merupakan pemimpin pro-China, diprediksi bakal mengumumkan niatnya pada Rabu sore (4/9/2019), demikian dilaporkan HK01 dan SCMP yang mengutip sumber.

Laporan pencabutan UU Ekstradisi kontroversial itu tak pelak menggairahkan pasar saham. AFP memberitakan perdagangan sore ditutup dengan lonjakan empat persen.

Baca juga: China: Jika Situasi Hong Kong Makin Memburuk, Pemerintah Tak Akan Tinggal Diam

Gairah itu sejalan dengan harapan bahwa Lam serta China bakal bersedia memberikan solusi politik setelah selama berpekan-pekan menolak adanya konsesi.

Berita adanya niat mencabut UU itu muncul saat jam makan siang Rabu. Saat itu, para politisi Hong Kong dipanggil untuk bertemu dengan sang kepala eksekutif.

Satu anggota parlemen yang tidak ingin disebutkan identitasnya mengungkapkan, mereka diminta bertemu pukul 16.00 waktu setempat jelang konferensi pers.

Rumor pun berkembang bahwa Lam berencana menarik penuh. "Gestur penarikan UU Ekstradisi merupakan cara untuk mendinginkan situasi," kata sumber kepada SCMP.

Indeks saham berkualitas Hang Seng naik empat persen. Kemudian Indeks HSI Property juga melonjak hingga enam persen setelah laporan itu menyebar.

Tantangan kepada China

Kawasan semi-otonom Hong Kong dihantam demo, kadang berujung bentrokan, selama tiga bulan terakhir sejak pemerintahan Lam mengusulkan UU untuk mengekstradisi penjahat ke China daratan.

Demo itu kemudian berkembang menjadi tuntutan reformasi demokrasi, yang kadang diselingi bentrokan melibatkan bom molotov hingga gas air mata antara polisi dan pendemo.