Pemimpin Hong Kong Carrie Lam: Jika Saya Punya Pilihan, Saya Akan Mundur

HONG KONG, KOMPAS.com - Pernyataan mengejutkan datang dari Pemimpin Hong Kong, Carrie Lam, saat menghadiri sebuah acara pertemuan tertutup dengan sekelompok pengusaha.

Lam, yang dalam beberapa bulan terakhir menjadi sasaran kemarahan massa pendukung demokrasi Hong Kong, mengatakan bahwa dirinya telah menyebabkan "malapetaka yang tak termaafkan" dengan memicu krisis politik yang melanda kota.

Dia bahkan mengatakan bahwa dirinya akan memilih berhenti dan mundur dari jabatannya jika memang dia memiliki pilihan itu.

Menurut sebuah rekaman audio komentar pemimpin Hong Kong yang diperoleh Reuters, Lam mengatakan bahwa kini dirinya memiliki ruang yang sangat terbatas untuk menyelesaikan krisis yang telah menjadi masalah keamanan dan kedaulatan nasional bagi China itu.

Baca juga: Media China: Akhir bagi Mereka yang Ingin Mengganggu Hong Kong Sudah Tiba

"Jika saya mempunyai pilihan, hal pertama adalah mundur, setelah membuat permintaan maaf yang mendalam," kata Lam, yang berbicara dalam bahasa Inggris, seperti didengar Reuters dalam rekaman.

Pernyataan Lam yang dramatis dan terkadang menyedihkan itu, menawarkan pandangan paling jelas ke dalam pemikiran kepemimpinan China, saat dirinya harus menghadapi kerusuhan di Hong Kong, yang disebut krisis politik terbesar negara itu sejak peristiwa protes Lapangan Tiananmen pada 1989.

Hong Kong telah diwarnai aksi protes massa pro-demokrasi selama lebih dari 13 pekan sejak Juni.

Aksi unjuk rasa pertama kali digelar dengan massa yang menentang RUU Ekstradisi turun ke jalan menuntut pencabutan undang-undang yang memungkinkan ekstradisi ke China daratan itu.

RUU tersebut telah ditangguhkan, namun kini gerakan telah meluas menjadi menuntut dilakukannya reformasi demokrasi di Hong Kong, termasuk mendesak Carrie Lam untuk mundur.

Baca juga: Ribuan Siswa Hong Kong Boikot Hari Pertama Sekolah dalam Aksi Protes

Lam menyatakan bahwa pemerintah China belum mencapai titik balik dan belum memberlakukan batas waktu untuk mengakhiri krisis menjelang perayaan Hari Nasional pada 1 Oktober mendatang.

Dia juga menambahkan bahwa Beijing sama sekali tidak memiliki rencana untuk mengerahkan pasukan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) untuk menindak aksi protes di jalanan Hong Kong.

Para pemimpin dunia telah mengamati dengan seksama apakah China bakal kembali mengirimkan militernya untuk menumpas aksi protes, seperti yang terjadi dalam penumpasan berdarah Tiananmen di Beijing.

Lam mencatat bahwa dirinya mempunyai sedikit pilihan setelah permasalahan diangkat ke tingkat nasional, dalam hal ini ke kepimpinan di Beijing, menjadi masalah keamanan dan kedaulatan nasional bagi China.

Terlebih situasi ketegangan semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya antara dua perekonomian besar di dunia.

Baca juga: Demo Hong Kong Incar Sarana Transportasi, Pengunjuk Rasa Gelar Aksi di Stasiun MRT

"Dalam situasi semacam ini, ruang politik untuk kepala eksekutif yang, sayangnya, harus melayani dua tuan dengan konstitusi, yakni pemerintah pusat dan rakyat Hong Kong, ruang untuk bermanuver adalah sangat, sangat, sangat terbatas," kata Lam.

Pernyataan Lam itu yang diperoleh Reuters dari rekaman pidato sepanjang 24 menit, telah dikonfirmasi oleh tiga orang yang menghadiri pertemuan.

Pertemuan itu adalah salah satu dari sejumlah "sesi tertutup" yang menurut Lam telah dilakukan dengan orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat di Hong Kong.

Menanggapi Reuters, juru bicara Lam menyampaikan bahwa pemimpin eksekutif Hong Kong itu telah menghadiri dua cara pekan lalu, termasuk salah satu yang bersama kalangan pengusaha dan kedua pertemuan secara efektif bersifat pribadi.

Baca juga: Pasukan China Terlihat Bergerak Menuju Hong Kong di Tengah Rencana Demo

"Karena itu kami tidak dalam posisi untuk mengomentari apa yang dikatakan Kepala Eksekutif dalam acara-acara itu," kata juru bicara.

Kantor Urusan China Hong Kong dan Makau, agen tingkat tinggi di bawah kabinet Beijing, Dewan Negara, tidak menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh Reuters.

Kantor Informasi Dewan Negara China juga tidak segera menanggapi pertanyaan dari Reuters.