Rudal Korea Utara yang Baru Dikembangkan Bisa Menembus Pertahanan Jepang

TOKYO, KOMPAS.com - Jepang melalui menteri pertahanannya mengatakan hulu ledak dari rudal yang dikembangkan Korea Utara (Korut) diyakini bisa menembus pertahanan mereka.

Dalam keterangannya Selasa (27/8/2019), Takeshi Iwaya menuturkan senjata itu merupakan rudal balistik jarak pendek dan menyoroti lintasan tak beraturannya.

Baca juga: Inilah Peluncur Roket Super Besar yang Diuji Coba oleh Korea Utara

Dilansir The Guardian Rabu (28/8/2019), Menteri Pertahanan Iwaya menjelaskan rudal Korea Utara itu bisa mengakali sistem pertahanan yang dimiliki Jepang.

Uji coba proyektil yang dilakukan Pyongyang baru-baru ini telah membuat resah Jepang. Meski Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengabaikannya.

Baik Jepang dan AS telah mempunyai kapal perusak Aegis yang ditempatkan di Laut Timur (Laut Jepang) diperlengkapi sistem pencegat untuk merontokkan rudal di angkasa.

Tokyo juga berencana untuk membangun sistem Aegis yang bisa dipasang di darat untuk memperkuat pertahanan mereka dari ancaman rudal balistik Korut.

Tetapi, sistem pertahanan itu hanya bisa menghancurkan proyektil dengan lintasan tetap dan bisa diprediksi. Karena itu, setiap variasi bisa memberikan kesulitan.

Menurut keterangan Kementerian Pertahanan Korea Selatan (Korsel), detil analisi menganai uji coba senjata yang dilakukan Korut sudah dikirim kepada AS.

Setelah Korut menguji coba senjata, Dewan Keamanan PBB langsung menggelar pertemuan tertutup Selasa atas permintaan dari Jerman, Perancis, dan Inggris.

Ketiga negara itu menyuarakan kecaman karena negara komunis tersebut sudah berulang kali melakukan aksi provokatif dengan berkali-kali melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB.

Dalam pernyataan gabungan tiga itu mendesak komunitas internasional untuk terus menekan hingga Korut bersedia menyerahkan program senjata nuklir dan rudal balistiknya.

Tes yang terjadi Sabtu (24/8/2019) terjadi sehari setelah Korsel mengumumkan mengakhiri pakta kerja sama intelijen militer dengan Jepang di tengah isu kerja paksa masa penjajahan.

Iwaya beserta sejumlah pejabat Jepang lainnya menyebut kebijakan yang diumumkan Korsel "tak rasional" di tengah semakin meningkatnya kemampuan militer Korut.

Baca juga: Korea Utara Berjanji Bakal Terus Jadi Ancaman AS