PM Inggris hingga Presiden Donald Trump Dukung Otonomi Hong Kong

BIARRITZ, KOMPAS.com - Para pemimpin negara-negara anggota G7, termasuk Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan mendukung otonomi Hong Kong.

Dukungan terhadap otonomi tersebut, ditambah seruan agar pihak-pihak yang berselisih di Hong Kong untuk tenang, disampaikan melalui pernyataan bersama yang dihasilkan dalam pertemuan puncak G7 di Biarritz, Perancis barat daya.

Status otonomi Hong Kong tercantum dalam perjanjian tahun 1984 antara Inggris dengan China.

"G7 menegaskan kembali keberadaan dan pentingnya perjanjian China-Inggris pada 1984 tentang Hong Kong, serta menyerukan untuk menghindari kekerasan," bunyi pernyataan bersama yang dirilis dalam bahasa Perancis pada akhir pertemuan puncak G7.

Baca juga: Demo Hong Kong: Polisi Todongkan Pistol ke Arah Demonstran

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan bahwa para pemimpin Inggris, Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, dan Amerika Serikat, semuanya menyuarakan "keprihatinan mendalam tentang situasi di Hong Kong.

"Negara-negara G7 seluruhnya ingin mendukung kestabilan dan kemakmuran Hong Kong, dan kami secara kolektif berkomitmen pada kerangka 'Satu negara dua sistem'," ujarnya, Senin (26/8/2019), dikutip AFP.

Hong Kong telah jatuh ke dalam krisis sejak awal Juni lalu, saat massa penentang Undang-Undang Ekstradisi mulai turun ke jalan menuntut pembatalan undang-undang tersebut.

Sebagai bekas koloni Inggris, Hong Kong mendapat status sebagai wilayah semi-otonom dengan prinsip "Satu negara dua sistem" sejak dikembalikan ke pemerintah China pada 1997.

Baca juga: Gunakan Pistol dan Meriam Air ke Demonstran, Polisi Hong Kong Sebut karena Terpaksa

Di bawah prinsip tersebut, Hong Kong memiliki kebebasan dalam menjalankan pemeritahannya sendiri, dengan undang-undang dan hukum yang terpisah dari China daratan.

Sebagai dampaknya, penduduk Hong Kong dapat menikmati kebebasan sipil yang tidak dirasakan penduduk di China daratan dan amandemen UU Ekstradisi disebut bakal mencederai kebebasan sipil rakyat Hong Kong.