Baku Tembak Polisi dan Kelompok Militan Pecah di India Kashmir, 2 Tewas

BARAMULLA, KOMPAS.com - Dua orang dilaporkan tewas dalam insiden baku tembak antara pihak kepolisian dengan kelompok militan di wilayah Kashmir yang dikuasai India, Rabu (21/8/2019).

Baku tembak yang terjadi di distrik Baramulla, Kashmir utara, itu menjadi insiden pertama sejak pemerintah India mencabut status otonomi khusus wilayah Kashmir pada awal bulan ini.

Dua korban tewas dalam baku tembak itu satu di antaranya berasal dari kelompok militan, sedangan satu korban tewas lainnya dari pihak polisi.

"Satu teroris terbunuh. Senjata dan amunisi telah disita," kata pihak kepolisian zona Kashmir di media sosial Twitter.

Baca juga: Hindari Kerusuhan, Otoritas India Tahan 4.000 Warga Kashmir

Ditambahkannya, satu korban dari pihak polisi sempat menjalani perawatan bersama satu korban luka lainnya, sebelum akhirnya meninggal.

Polisi telah mengidentifikasi anggota kelompok militan yang tewas sebagai warga lokal yang "berafiliasi" dengan kelompok Lashkar-e-Taiba (LeT).

LeT merupakan organisasi militan yang terdaftar di PBB sebagai kelompok yang berbasis di Pakistan dan telah dituduh India serta Washington sebagai dalang serangan di kota Mumbai barat pada 2008 yang menewaskan 166 orang.

Bentrokan kerap terjadi antara pasukan keamanan India dengan kelompok militan yang menentang pemerintah, dengan puluhan ribu korban tewas dilaporkan dalam 30 tahun terakhir, mayoritas warga sipil sehingga menambah kemarahan publik terhadap New Delhi.

Baca juga: Otoritas India Pulihkan Jaringan Telepon di Sebagian Wilayah Kashmir

Otoritas India telah mengerahkan puluhan ribu pasukan paramiliter untuk mencegah terjadinya kerusuhan menjelang keputusan penghapusan status otonomo khusus wilayah Kashmir pada 5 Agustus lalu.

Pemerintah juga memberlakukan penguncian hingga jam malam, serta memutus jaringan komunikasi dan internet di wilayah Kashmir.

Sementara kelompok militan telah bersumpah untuk melanjutkan perjuangan bersenjata mereka melawan pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi, pascapenghapusan status otonomi khusus Kashmir.