NEW DELHI, KOMPAS.com - Pemerintah India menyampaikan kekesalannya atas intervensi yang dilakukan negara lain dan badan internasional dalam kasus Kashmir.
Pemerintah India untuk pertama kalinya dalam lima dekade terakhir akhirnya menghadiri pertemuan dengan Dewan Keamanan PBB pada Jumat (16/8/2019), untuk membahas masalah wilayah Kashmir yang disengketakan.
Dalam pertemuan itu, duta besar India untuk PBB, Syed Akbaruddin, mengutarakan kekesalannya atas bantuan serta saran-saran yang datang dari pihak luar, termasuk negara-negara asing maupun badan internasional.
Baca juga: India Peringatkan Pakistan, Masalah Kashmir adalah Urusan Dalam Negeri
"Kami tidak perlu badan-badan internasional yang sibuk untuk mencoba memberi tahu kami bagaimana cara mengatur hidup kami."
"Kami adalah lebih dari satu miliar orang," ujar Akbaruddin, usai pertemuan dengan Dewan Keamanan PBB, yang diajukan oleh Pakistan dan China.
Desakan juga datang dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyerukan kepada India dan Pakistan untuk kembali ke meja perundingan.
Trump juga menyampaikan kepada Perdana Menteri Pakistan Imran Khan akan pentingnya mengurangi ketegangan di perbatasan di pegunungan Himalaya itu.
Baca juga: PM Pakistan Tuding India Rencanakan Aksi Militer ke Wilayah Kashmir
Pertemuan membahas masalah Kashmir di Dewan Keamanan PBB terakhir kali digelar pada 1971. Dalam pertemuan, Jumat (16/8/2019), dihadiri perwakilan India dan Pakistan.
Duta besar Pakistan untuk PBB, Maleeha Lodhi, memuji pertemuan itu sebagai bukti bahwa masalah Kashmir adalah sengketa yang diakui internasional.
"Suara dari orang-orang Kashmir yang diduduki telah didengar hari ini oleh forum diplomatik tertinggi dunia," kata Maleeha kepada wartawan dan dikutip AFP.
Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.
Syarat & Ketentuan