Dukung Polisi Hong Kong, Pemeran Mulan Ini Hendak Diboikot

BEIJING, KOMPAS.com - Akstris AS-China Liu YiFei yang adalah pemeran Mulan Live action menuai sorotan setelah dia mendukung polisi Hong Kong dalam demo yang masih berlangsung.

Terdapat seruan melakukan boikot dengan tagar #BoycottMulan menjadi trending di Twitter pada Twitter Jumat (16/8/2019) dengan 16.000 unggahan membahas namanya.

Dilansir SCMP, di media Weibo di mana Liu mempunyai 65,6 juta pengikut, dia membagikan unggahan dari People's Daily yang merupakan harian Partai Komunis China.

Baca juga: Spiderman Perancis Alain Robert Kibarkan Pesan Perdamaian di Gedung Bertingkat Hong Kong

"Saya mendukung polisi Hong Kong. Kalian bisa menyiksaku sekarang," demikian kutipan dari People's Daily disertai kalimat dalam bahasa Inggris "Betapa memalukannya Hong Kong."

Kutipan merupakan pernyataan yang dibuat oleh Fu Guohao, jurnalis bagi media The Global Times yang disiksa pendemo di bandara setelah dia diduga polisi yang menyamar.

Sementara postingan People's Daily banyak dibagikan selebritas China, Liu jadi sorotan karena dia membintangi salah satu film besutan Hollywood.

Polisi kota semi-otonom itu dikecam karena menggunakan kekerasan ketika meredam demo tak hanya kepada pengunjuk rasa. Namun juga jurnalis yang bertugas.

Komisioner HAM PBB Michelle Bachelet mengatakan, dia mengaku khawatir dengan aksi polisi dan menyerukan adanya penyelidikan yang independen soal cara penanganan pendemo.

"Liu YiFei sudah menghancurkan salah satu karakter favorit saya di Disney. Menyebalkan! Dia mendukung kebrutalan polisi Hong Kong #BoycottMulan," kata netizen Twitter bernama Nardia Huang.

Namun, ada juga tagar untuk tidak memboikot Mulan. Salah satunya warganet Madeline Colombo yang mengatakan, Liu berhak untuk meyakini apa yang dia yakini.

Kritik yang diterima Liu karena unggahannya di Weibo mencatat ironi karena dia mendukung pihak berwenang yang dianggap sewenang-wenang terhadap demonstran.

Adapun Mulan Live action dilaporkan bakal hadir di bioskop pada 27 Maret 2020 mendatang.

Demonstrasi itu terjadi sejak awal Juni ketika oposisi menentang UU Ekstradisi yang mengizinkan terduga kriminal untuk dikirim ke China daratan.

Kritik yang berembus menyatakan bahwa mereka khawatir kemerdekaan Hong Kong bakal terenggut, dengan aturan itu bisa dipakai untuk membungkam lawan politik.

Meski pemerintah setempat sudah mengumumkan penangguhan peraturan tersebut, publik mendesak supaya mereka memutuskan menarik sepenuhnya UU Ekstradisi.

Tuntutan mereka kemudian menjadi lebih luas dengan seruan penyelidikan independen akan kebrutalan polisi dan amnesti bagi peserta unjuk rasa yang ditahan.

Hong Kong adalah bagian dari China. Namun, mereka menganut "satu negara, dua sistem" yang menjamin otonomi serta hak yang tidak didapatkan di daratan utama.

Baca juga: Imbas Protes dan Perang Dagang, Sektor Properti Hong Kong Terpukul