Mengenal UU Ekstradisi yang Jadi Pemicu Demo Hong Kong

Kompas.com - 13/08/2019, 15:35 WIB
Massa pengunjuk rasa berhadap-hadapan dengan pasukan polisi anti-huru hara saat bentrokan di Hong Kong, Minggu (28/7/2019). AFP / ANTHONY WALLACEMassa pengunjuk rasa berhadap-hadapan dengan pasukan polisi anti-huru hara saat bentrokan di Hong Kong, Minggu (28/7/2019).

HONG KONG, KOMPAS.com - Selama dua bulan terakhir, suasana di Hong Kong begitu mencekam karena adanya demo disertai gesekan antara polisi dengan massa pro-demokrasi.

Bentrokan yang dikabarkan menimbulkan korban luka itu menuai kecaman keras dari China, dengan beredar video tentara melakukan latihan penanganan anti huru hara.

Semua demo itu dipicu oleh satu produk legislasi bernama UU Ekstradisi yang dianggap bakal mengancam kebebasan di kota bekas koloni Inggris itu.

Baca juga: Amankah Berkunjung ke Hong Kong Saat Ini?


Dilansir BBC, berikut penjelasan singkat tentang UU Ekstradisi yang menjadi pemicu gerakan yang kemudian berkembang menjadi tuntutan reformasi demokrasi itu.

1. Apa yang Tercantum dalam UU Itu?

Sejatinya, UU Ekstradisi itu bakal mengekstradisi penjahat jika mendapat permintaan dari otoritas China daratan, Macau, maupun Taiwan didasarkan kasus per kasus.

Usulan itu muncul setelah seorang pria Hong Kong membunuh pacarnya ketika mereka berlibur di Taiwan. Namun pria itu tidak bisa diesktradisi.

Sejumlah pejabat Hong Kong, termasuk Kepala Eksekutif Carrie Lam, menegaskan bahwa keberadaan undang-undang itu tidak lain adalah memberi perlindungan dari para kriminal.

Beberapa kasus seperti penggelapan pajak dihapuskan dari pasal pembahasan setelah kalangan pengusaha dan pelaku ekonomi menyuarakan kekhawatiran mereka.

Pejabat Hong Kong sudah menyatakan bahwa pengadilan bakal mempertimbangkan apakah mengabulkan permintaan ekstradisi, dengan terduga pelaku kejahatan agama dan politik dikecualikan.

Pemerintah menjamin publik bahwa mereka hanya menyerahkan terdakwa yang sudah mendapat vonis penjara seumur hidup atau paling tidak tujuh tahun.

Baca juga: Bandara Hong Kong Pulih, Penerbangan Garuda Indonesia Kembali Normal

2. Mengapa Jadi Kontroversi?

Kritik pun timbul, dengan kelompok kontra menyebut orang-orang bakal menjadi subyek dari penyiksaan dan peradilan tidak adil berdasarkan hukum China.

Sophie Richardson dari Human Rights Watch dalam keterangan tertulis Juni lalu menuturkan, tidak ada yang aman. Baik itu pekerja kemanusiaan hingga jurnalis.

"Usulan perubahan dalam pembahasan pasal UU Ekstradisi membuat setiap warga Hong Kong yang bekerja di sektor yang ada kaitannya dengan daratan utama terancam," katanya.

Lam Wing Kee, seorang penjual buku mengungkapkan dia pernah ditangkap dan ditahan di China pada 2015 karena menjual buku yang mengkritik pemimpinnya, dan dituduh "mengelola toko ilegal".

Dia mengisahkan jika tidak pergi, dia bakal diekstradisi. "Saya tak percaya pemerintah bakal menjamin keselamatan saya, atau warga Hong Kong lainnya," ujarnya.

Pada akhir April lalu, Lam memutuskan untuk melarikan diri ke Taiwan di mana di sana dia mendapat visa sementara.

Baca juga: Pemimpin Hong Kong Diserang Bertubi-tubi oleh Jurnalis Saat Membahas Unjuk Rasa

3. Siapa Saja yang Menentang UU Itu?

Kelompok yang menentang UU itu sejak diperkenalkan pada Juni lalu pun menyebar dari berbagai kalangan. Mulai dari kelompok pelajar hingga emak-emak.

Mereka pun memulai petisi untuk membatalkan peraturan itu, dengan satu juta orang diklaim turun ke jalan menyuarakan aspirasi. Meski polisi menyatakan jumlahnya hanya 240.000 orang.

Jika klaim yang diberikan penyelenggara aksi benar, maka gerakan Juni lalu adalah aksi terbesar yang pernah terjadi sejak penyerahan Hong Kong dari Inggris ke China 1997 silam.

Kemudian pada awal Juni, sekitar 3.000 pengacara, jaksa, mahasiswa hukum, hingga akademisi melakukan aksi mogok bicara dan mendesak pemerintah mencabut UU tersebut.

Ratusan petisi menentang amendemen itu mulai diserukan oleh universitas, SMA, alumni sekolah, kelompok gereja, maupun mahasiswa di luar negeri secara daring.

Baca juga: Pemimpin Hong Kong Peringatkan Bahaya yang Timbul jika Demo Terus Terjadi

Wong Choi Fung, seorang ibu rumah tangga dari distrik Kwun Tong yang merupakan kelas pekerja mengatakan, dia melakukannya demi memperjuangkan masa depan anaknya.

Sementara organisasi pebisnis yang berpengaruh juga menyuarakan pendapatnya. Mereka berkata jika UU Ekstradisi itu lolos, maka Hong Kong bakal menerima kerugian.

"Orang bisa mempertimbangkan kembali untuk memilih Hong Kong sebagai markas regional mereka karena ada risiko dipindahkan ke yurisdiksi lain," kata Kamar Dagang Internasional.

4. Bagaimana Sikap Internasional?

Komisi di Kongres Amerika Serikat (AS) Mei lalu menjelaskan UU tersebut membuat Hong Kong rentan terhadap "paksaan politik" China dan semakin mengikis otonominya.

Dalam pernyataan gabungan, Inggris dan Kanada menyuarakan kekhawatiran akan dampak yang diterima oleh warga mereka jika aturan itu sampai diberlakukan.

Uni Eropa (UE) juga mengirimkan nota kepada Kepala Eksekutif Carrie Lam berisi perhatian mereka akan penerapan setiap pasal dalam UU Eksekutif tersebut.

Baca juga: Kemenlu Sebut WNI di Hong Kong dalam Kondisi Aman

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Sumber BBC
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gelapkan Uang Restoran demi Putrinya yang Sakit, Pria Singapura Dihukum Penjara

Gelapkan Uang Restoran demi Putrinya yang Sakit, Pria Singapura Dihukum Penjara

Internasional
Tantang Petarung MMA, Ahli Wing Chun Ini KO dalam 72 Detik

Tantang Petarung MMA, Ahli Wing Chun Ini KO dalam 72 Detik

Internasional
Terungkap, Selir Raja Thailand Dicopot karena Ingin Seperti Permaisuri

Terungkap, Selir Raja Thailand Dicopot karena Ingin Seperti Permaisuri

Internasional
Dianggap Tak Setia, Selir Raja Thailand Dicopot

Dianggap Tak Setia, Selir Raja Thailand Dicopot

Internasional
Cegah Mencontek, Sekolah di India Pakaikan Muridnya Kardus di Kepala Saat Ujian

Cegah Mencontek, Sekolah di India Pakaikan Muridnya Kardus di Kepala Saat Ujian

Internasional
Erdogan Tuduh Negara Barat Mendukung 'Teroris' di Suriah

Erdogan Tuduh Negara Barat Mendukung "Teroris" di Suriah

Internasional
Mantan Penyelundup Narkoba Ini Pernah Nyaris Dibunuh karena Ganti Saluran TV

Mantan Penyelundup Narkoba Ini Pernah Nyaris Dibunuh karena Ganti Saluran TV

Internasional
Restoran di Belgia Ini Sajikan Air Minum Daur Ulang dari Toilet

Restoran di Belgia Ini Sajikan Air Minum Daur Ulang dari Toilet

Internasional
Bayi Ini Dikubur Hidup-hidup di Lempeng Beton, Polisi China Buru Orangtuanya

Bayi Ini Dikubur Hidup-hidup di Lempeng Beton, Polisi China Buru Orangtuanya

Internasional
Protes Pembatasan Pers, Koran Australia Kompak 'Rahasiakan' Halaman Depan

Protes Pembatasan Pers, Koran Australia Kompak "Rahasiakan" Halaman Depan

Internasional
Bar di Jepang Ini Hanya Izinkan Pengunjung untuk Datang Sendiri

Bar di Jepang Ini Hanya Izinkan Pengunjung untuk Datang Sendiri

Internasional
Menhan China: Tak Ada yang Bisa Mencegah Penyatuan Kembali China dengan Taiwan

Menhan China: Tak Ada yang Bisa Mencegah Penyatuan Kembali China dengan Taiwan

Internasional
Restoran Khusus Indomie Bakal Dibuka di Singapura

Restoran Khusus Indomie Bakal Dibuka di Singapura

Internasional
Pemimpin Hong Kong Kunjungi Masjid yang Disiram Meriam Air Polisi

Pemimpin Hong Kong Kunjungi Masjid yang Disiram Meriam Air Polisi

Internasional
Ribuan Pengungsi Rohingya di Bangladesh Sepakat Pindah ke Pulau di Teluk Benggala

Ribuan Pengungsi Rohingya di Bangladesh Sepakat Pindah ke Pulau di Teluk Benggala

Internasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X