Perdamaian di Kashmir yang Kini Hanya Sebatas Mimpi

Kompas.com - 12/08/2019, 18:00 WIB
Ribuan warga Muslim Kashmir turun ke jalan dalam aksi unjuk rasa di jalanan ibu kota Srinagar, pada Jumat (9/8/2019), menentang penghapusan status otonomi khusus Kashmir. AFP PHOTO / STRINGERRibuan warga Muslim Kashmir turun ke jalan dalam aksi unjuk rasa di jalanan ibu kota Srinagar, pada Jumat (9/8/2019), menentang penghapusan status otonomi khusus Kashmir.

KONFLIK di Tepi Barat dan Jalur Gaza di Palestina dan Israel. Kamp konsentrasi tahanan yang baru dibangun China di Xinjiang.

Berikutnya, Jammu dan Kashmir (J&K), negara bagian di barat laut India berpenduduk 12,5 juta dan mayoritas Muslim itu, apakah juga akan menjadi lokasi pertumpahan darah selanjutnya?

Di saat saya sedang menulis kolom ini, pemerintah India telah memberlakukan jam malam. Jaringan telekomunikasi diputus, dan tokoh-tokoh politik di Kashmir ditahan.

Sekitar 500.000 tentara telah ditempatkan di Kashmir, menjadikan daerah perbatasan India dan Pakistan ini salah satu daerah paling termiliterisasi di dunia.

Beberapa minggu sebelum jam malam diberlakukan, India mengirimkan 35.000 tentara serta memaksa turis dan pengunjung yang bukan penduduk Kashmir keluar dari daerah ini.

Baca juga: PM India Sebut Status Otonomi Khusus Picu Terorisme dan Separatisme di Kashmir

Sementara, penduduk setempat panik dan khawatir akan keadaan bahan pangan serta barang persedian yang lain.

Keadaan ini jauh berbeda dari semasa saya mengunjungi kawasan pegunungan Himalaya sekitar 36 tahun silam.

Saat itu sekitar 1983 atau pada masa-masa penghujung era hippie. Saya menghabiskan waktu di Danau Dal di sebuah rumah perahu selama seminggu, sebelum melanjutkan petualangan ala “Boy’s Own” ke Kargil dan daerah Ladakh yang mayoritas penduduknya beragama Buddha.

Namun, pada 1989 terjadi pemberontakan berdarah di daerah ini, dan yang terjadi selanjutnya telah tercatat dalam sejarah kelam Kashmir.

Kembali ke masa kini, Kashmir – yang sudah mengalami tiga kali perang antara India dan Pakistan – sekarang kembali berada di ambang konflik.

Melalui serangkaian amandemen undang-undang dasar, pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi, yang berlatar belakang Hindu nasionalis, telah mencabut status otonomi negara bagian Kashmir serta jaminan yang mencegah warga India di luar Kashmir untuk membeli tanah dan tinggal di Kashmir.

Apa maksudnya semua ini? Pada dasarnya, status Kashmir telah berubah. Negara bagian ini akan dibelah menjadi dua: J&K dan Ladakh, keduanya berada di bawah pemerintahan India sebagai wilayah persatuan (negara bagian yang diperintah langsung oleh pemerintah pusat).

Sementara, Modi telah berjanji untuk memulihkan status “negara bagian” ke kedua daerah ini dan memberi pembangunan yang lebih baik, banyak penduduk Hindu telah berencana untuk bermigrasi dan tinggal di Kashmir--yang pastinya ini akan mengubah demografi penduduk.

Baca juga: India Peringatkan Pakistan, Masalah Kashmir adalah Urusan Dalam Negeri

Hal ini merupakan tragedi terbaru yang menimpa daerah bermasalah nan berdarah ini.
Wilayah Lembah Kashmir secara historis didominasi oleh penduduk Muslim, sementara wilayah Jammu (di selatan) didominasi Hindu, kemudian Ladakh merupakan wilayah Buddhis.

Ketiga wilayah tersebut dulu kala merupakan daerah kekuasaan Kerajaan Maharaja Dogra, sebuah kerajaan Hindu.

Ketika partisi subkontinen antara India dan Pakistan terjadi pada 1947, Maharaja Kashmir saat itu, Hari Singh, memilih untuk bergabung dengan India, dan bukan Pakistan yang sebenarnya diinginkan oleh kebanyakan penduduk Muslim di Kashmir.

Sejak saat itu, perang dan konflik meletus antara India dan Pakistan, sebab kedua negara tersebut mengklaim kedaulatan atas wilayah ini.

Untuk mengatasi permasalahan pemisahan wilayah antara India dan Pakistan, pemerintah India memberi jaminan perundangan ke Kashmir melalui hak otonomi untuk semua urusan kecuali pertahanan, komunikasi, dan hubungan luar negeri.

Partai Bharatiya Janata (BJP) Modi – dan Rashtriya Swayamsevak Sang (RSS) yang merupakan organisasi induk BJP – melihat jaminan otonomi tersebut sebagai penyimpangan. Sebuah keistimewaan yang tidak beralasan bagi penduduk Muslim di Kashmir dan sebuah halangan dalam misi mereka untuk membentuk Hindu Rashtra – negara Hindu.

Di sisi lain, pihak pembela mengklaim bahwa “keistimewaan” Kashmir merupakan bagian dari dasar negara India dan konstitusi sekularisme kredo Jawaharlal Nehru.

Adanya hak khusus ini, walau tidak populer, merupakan jaminan bagi umat Muslim di Kashmir – dan berlaku juga bagi kaum minoritas di seluruh dunia – bahwa bergabung ke India tidak akan berujung dengan meleburnya identitas mereka ke mayoritas Hindu.

Keberadaan Kashmir di India sejatinya merupakan bentuk teguran baik ke Pakistan dan pengikut ideologi RSS. Namun, semua itu kini telah menjadi mimpi.

Apa yang dilakukan pemerintahan Modi di Kashmir secara terang-terangan menyoroti tekadnya untuk memenuhi tujuan RSS.

Tujuan ini juga meliputi penghapusan wujud pluralis India yang diprakarsai kepemimpinan Nehru-Gandhi dan kesucian konstitusi sekular yang ditulis oleh seorang Dalit bernama Dr B. R. Ambedkar.

Tapi terkikisnya kebebasan India ini tidak dapat hanya disalahkan ke Modi, BJP dan RSS semata.

Penduduk India, yang kembali memilih Modi dengan kemenangan mayoritas yang besar di pemilihan umum terakhir, pada taraf tertentu juga turut ambil andil dalam menciptakan situasi ini.

Lagipula, pemerintahan India selama 40 tahun berturut-turut, dengan segala macam latar belakang ideologinya, telah “menurunkan” otonomi Kashmir secara bertahap. Dan di saat yang bersamaan tidak pernah sekalipun mengadakan referendum serta melarang isu ini untuk dibawa ke arbitrase internasional PBB.

Ditambah lagi, sentimen positif penduduk India di media sosial atas berita-berita dan perkembangan terbaru di Kashmir – banyak yang menyerukan “Solusi Terakhir” atas “masalah Kashmir” – menunjukkan bahwa kebijakan Modi ini menerima dukungan publik, atau bahkan dikatakan sebagai prestasi.

Tapi kegembiraan ini mungkin hanya sementara. Kemungkinan terjadinya konflik dengan Pakistan dan China (yang memiliki klaim atas Ladakh dan mengkritik aksi India) mungkin kecil.
Kehancuran yang sesungguhnya justru akan terjadi ke jiwa India.

Bila mereka dapat memperlakukan Kashmir sepert ini – dan menghiraukan suara rakyat – lalu apakah ada yang dapat menghentikan hal serupa terjadi atas penduduk minoritas India ataupun wilayah-wilayah yang tidak berbahasa Hindi, seperti Karnataka, Assam, dan Tamil Nadu?

Penindasan atas Kashmir lebih dari sebatas masalah agama, tapi juga mengenai hancurnya sebuah budaya nasional yang unik dan dipraktekkan oleh keyakinan yang berbeda-beda.

Bukan mengenai India yang mulai terhomogenisasi, tapi berakhirnya masa keberagaman.
Wujud India yang dikenal sebagai negara anti-koloni, sebuah suar sekularisme dan progresivitas di Asia, negara yang demokratis dan pluralis, kini telah terobek-robek.

Negara yang dijajah itu kini menjadi penjajah. Tapi, pada akhirnya, inilah yang diinginkan penduduk India dengan memilih Modi.

Mereka menginginkan sosok “orang kuat” dan kini – untuk hal yang lebih baik atau buruk – mereka pun harus melanjutkan hidup dengan kebijakan apapun yang dia kenakan.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kisah Tiga Negara Penikmat Reklamasi

Kisah Tiga Negara Penikmat Reklamasi

Internasional
Ulang Tahun Selebgram Ini Berujung Petaka, 3 Orang Tewas Termasuk Suaminya

Ulang Tahun Selebgram Ini Berujung Petaka, 3 Orang Tewas Termasuk Suaminya

Internasional
Takut Terkena Virus Corona, Seorang Pria Kurung Istrinya di Kamar Mandi

Takut Terkena Virus Corona, Seorang Pria Kurung Istrinya di Kamar Mandi

Internasional
Korea Utara Umumkan Uji Coba 'Artileri Laras Jauh'

Korea Utara Umumkan Uji Coba "Artileri Laras Jauh"

Internasional
Erupsi Gunung Merapi Jadi Perhatian Media Internasional

Erupsi Gunung Merapi Jadi Perhatian Media Internasional

Internasional
Anggotanya Tularkan Virus Corona, Pemimpin Sekte Sesat di Korsel Ini Berlutut Minta Maaf

Anggotanya Tularkan Virus Corona, Pemimpin Sekte Sesat di Korsel Ini Berlutut Minta Maaf

Internasional
Mahathir Salahkan Anwar Ibrahim atas Krisis Politik Malaysia: Dia Terobsesi Jadi PM

Mahathir Salahkan Anwar Ibrahim atas Krisis Politik Malaysia: Dia Terobsesi Jadi PM

Internasional
Kerusuhan India: Upaya Menentang UU Kewarganegaraan Kontroversial yang Tewaskan 42 Orang

Kerusuhan India: Upaya Menentang UU Kewarganegaraan Kontroversial yang Tewaskan 42 Orang

Internasional
[KABAR DUNIA SEPEKAN] Bayi Cemberut Saat Dilahirkan | Mahathir Kecewa Dikhianati Muhyiddin

[KABAR DUNIA SEPEKAN] Bayi Cemberut Saat Dilahirkan | Mahathir Kecewa Dikhianati Muhyiddin

Internasional
Perubahan Wajah Afghanistan Selama 18 Tahun Diinvasi AS

Perubahan Wajah Afghanistan Selama 18 Tahun Diinvasi AS

Internasional
Momen Manis, Mahathir Mohamad Dapat Pelukan dari Sang Istri

Momen Manis, Mahathir Mohamad Dapat Pelukan dari Sang Istri

Internasional
Mengeluh soal Kehidupan, Pria Ini Meninggal Saat Siaran Langsung TV

Mengeluh soal Kehidupan, Pria Ini Meninggal Saat Siaran Langsung TV

Internasional
Virus Corona: Malaysia Tambah Empat Kasus, Armenia Umumkan Kasus Pertama

Virus Corona: Malaysia Tambah Empat Kasus, Armenia Umumkan Kasus Pertama

Internasional
Muncul Lagi di Hadapan Publik, Paus Fransiskus Mengaku Terserang Demam

Muncul Lagi di Hadapan Publik, Paus Fransiskus Mengaku Terserang Demam

Internasional
Virus Corona di Iran Menyebar Cepat, 54 Orang Meninggal

Virus Corona di Iran Menyebar Cepat, 54 Orang Meninggal

Internasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X